DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Norwegia melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Norwegia untuk Indonesia melakukan pertemuan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Lampeuneret, Aceh Besar, Senin (20/12/2021).

Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe M. Nasir Syamaun, MPA menjelaskan, pertemuan antara Second Secretary Dubes Norwegia, Valentin Musangwa dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haythar membahas sejumlah persoalan, mulai dari perkembangan terkini perdamaian dan pembangunan Aceh, serta pemenuhan keadilan pasca konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia.

“Dari Wali Nanggroe dan penasehatnya (Staf Khusus) saya mendapatkan penjelasan yang sesungguhnya, terkait situasi terkini Aceh dan sejarah masalalu Aceh yang pernah terjadi, dan begitu kompleks. Dan juga berbagai wawasan lainnya tentang Aceh,” kata Musangwa usai pertemuan.

Pada pertemuan itu, Wali Nanggroe didamping Staf Khusus H. Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man) dan DR. M. Rafiq.

Dari pertemuan dengan Wali Nanggroe, Musangwa mengaku mendapatkan pengertian bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi Aceh saat ini. 

Musangwa juga mengaku mendapatkan banyak masukan untuk bagaimana membangun hubungan kerjasama antara Norwegia dan Aceh.

“Dan juga memberi kami beberapa panduan masukan agar bagaimana hubungan kerjasama dapat menyesuaikan keterlibatan kami yang lebih baik dalam dukungan," kata Musangwa.

"keadilan pasca konflik Aceh yang didukung oleh Pemerintah Norwegia dan akan terus didukung untuk masa-masa selanjutnya,” ujar Musangwa yang mengaku baru pertama kali datang ke Aceh.

Pertemuan dengan Wali Nanggroe membuat Musangwa lebih sangat memahami realitas dan situasi saat ini, tidak hanya tentang perkembangan keamanan Aceh, tetapi juga memahami masyarakatnya.

“Aceh tempat yang indah dan memiliki hutan yang alami dan negeri yang kaya. Saya berharap Aceh dan masyarakatnya dapat bangkit dan melanjutkan perkembangan. Ada banyak hal dan prospek positif yang dapat dikembangkan di Aceh, baik untuk masyarakatnya dan juga pembangunan Aceh itu sendiri,” pungkasnya. []