Penggiat Ekonomi Syariah, Reza Hendra Putra. [Foto: Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Harga sawit ditahun 2022 terus melegit naik, rata-rata harga jual CPO Lokal dan Ekspor mencapai angka Rp 14.188,35 (Tidak termasuk PNN), Sedangkan harga rata-rata Kemel Lokal Rp 11.353,- (Tidak termasuk PPN).

Sekretaris DPW Apkasindo Aceh, Fadhli Ali, SE mengatakan, harga tersebut terus meningkat dibanding harga CPO per 5 Januari 2022. “Tender CPO KPBN, tanggal 5 Januar 2022 Excld PPN. Franco Belawan dan Dumai Rp 14.560,-/Kg,” sebutnya kepada Dialeksis.com, Minggu (9/1/2022).

“Meskipun di awal tahun 2022, harga TBS di PKS yang ada di Aceh cenderung meningkat dikisaran Rp 2.700-2.900/Kg, namun harganya yang diterima petan masih lebih rendah dibanding daerah lainnya, dan ini selalu terjadi selama ini,” katanya.

Penggiat Ekonomi Syariah, Reza Hendra Putra mengatakan, sebenarnya ini sangat konsen dengan apa yang saya sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya.

“Saya secara pribadi juga sangat sepakat dengan kawan-kawan Apkasindo, karena jika berbicara harga itu tidak satu bulan akan statis atau stabil terus, dinamis harganya itu, itu bisa disebabkan oleh faktor lainnya,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Sabtu (15/1/2022).

Dirinya menyampaikan seharusnya sesegera mungkin pemerintah harus menemukan solusi terhadap hal ini. “Kalau di Aceh sawit itu merupakan salah satu komoditas terbesar dan bahkan yang kita jual masih mentahnya saja, kita bahkan sendiri juga belum bisa mengolah sawit ini menjadi bahan jadi,” tukasnya.

Menurutnya, sudah seharusnya kita membahas hal ini juga ditahun 2022. “Sudah dari dulu kita membicarakan harga saja, ini sudah 5-10 tahun, ini juga menandakan bahwa pemerintah Aceh tidak mengalami perkembangan yang besar, terutama dalam mengembangkan atau memberikan pelayanan-pelayanan kepada para petani sawit dan lainnya juga,” jelasnya.

Selanjutnya, Reza mengatakan, Aceh memiliki anggaran yang besar sekali, namun sayangnya tidak termanfaatkan dan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat terutama petani dalam hal ini petani sawit. “Seperti kebutuhan subsidi pupuk dan sebagainya,” tukasnya.

“Harapannya hal-hal seperti ini harus diberdayakan oleh pemerintah Aceh,” tambahnya.

Sebenarnya pemerintah itu sangat tahu terhadap hal-hal seperti ini, Reza mengatakan, dalam hal ini pemerintah harus membuat sebuah Blue Print terhadap bagaimana menyelesaikan permasahan ini agar keejahteraan petani di Aceh itu tepat sasaran.

“Perlu sekali bagaimana cara menstabilkan harga-harga ini, sawit melingtang diseluruh aceh, karena itu sangat dibutuhkan strategi dalam menyelesaikan permasalahan ini. jika bicara untuk pabrik besar memang tidak akan terlalu berdampak, namun bicara petani inikan sangat berdampak terhadap kesejahteraan mereka, perlu sekali blue Print tersebut,” tukasnya.

Reza menyampaikan, pemerintah Aceh harus bisa bersikap tegas dalam menyelesaikan permsalahan ini. “Terkait dengan persoalan harga mungkin dengan campur tangan pemerintah itu bisa terkendali, karena bisa mengelurka sebuah regulasi atau penetapan harga misal dalam 1 bulan 2 atau 3 kali, karena dengan market yang stabil ini juga akan mensejahterakan Aceh dan juga petani,” pungkasnya. [ftr]