DIALEKSIS.COM | Jakarta -  Provinsi Aceh merupakan salah satu kota yang masuk dalam fokus percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. 

Dalam rapat yang diadakan pada Selasa (20/4/2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan yang didamping oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake menyampaikan tentang kesempatan Aceh untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), “Aceh memiliki potensi pengembangan EBT yang besar, yaitu mencapai 27,7 megawatt (MW)”.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menjelaskan secara lebih rinci tentang peluang pengoptimalan EBT di Aceh, yaitu sebesar 25,31 gigawatt (GW). Jumlah ini terdiri dari 1,2 GW energi panas bumi, 16,4 GW energi surya, 6,6 GW energi hidro, 0,89 GW energi angin, dan 0,22 GW bioenergi.

Salah satu lokasi yang akan difokuskan untuk EBT adalah Kawasan Industri (KI) Ladong dengan lahan seluas 67 hektar yang 2.500 hektar diantaranya akan dikembangkan. Ditargetkan nantinya Aceh dapat menjadi kawasan percontohan green industrial park. Selain itu, KI Ladong akan mampu menjadi magnet penggerak perekonomian di wilayah Aceh.

Terkait hal tersebut, Menko Luhut berpesan, “Saran saya, koordinasikan dengan Menteri ESDM dengan Menteri Perindustrian untuk membuat Aceh Green Industrial Park supaya arah kita kesana, mengingat kita punya potensi EBT yang besar.” 

Sepakat dengan Menko Luhut, Gubernur Aceh juga percaya bahwa pengembangan energi terbarukan di Aceh dapat menjadi primadona karena masyarakat dan industri sudah mulai berpindah dari energi fosil ke EBT.

“Sebagai pendukung KI Ladong, kami juga berencana untuk mengembangkan sektor transportasi, diantaranya untuk Bandara Sultan Iskandar Muda dan Pelabuhan Malahayati,” jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain potensi EBT di Aceh, khususnya di KI Ladong, ada tiga hal lain yang dibahas dalam rapat ini. Pertama, progres pembangunan nasional di Provinsi Aceh, khususnya pembangunan yang masuk ke dalam Major Project dan Prioritas Nasional. Di Aceh, telah diupayakan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi. Untuk transportasi darat, tindakan yang dimaksud mencakup pembangunan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang seluruhnya memerlukan penanganan lebih lanjut. 

“Rute Langsa-Lhokseumawe-Sigli perlu menjadi perhatian,” ingat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di dalam rakor yang sama. Hal ini sesuai instruksi presiden yang menyatakan bahwa setidaknya satu jalur Trans Sumatera harus selesai pada kuartal pertama tahun 2024.

Telah dibangun pula enam dermaga penyeberangan, yakni Ulee Lheue, Balohan, Lamteng, Sinabang, Labuhan Haji, dan Singkil; juga sembilan pelabuhan laut, yaitu Sabang, Malahayati, Krueng Geukueh, Kuala Langsa, Calang, Meulaboh, Sinabang, Tapak Tuan, dan Singkil. Pesawat pun telah tersedia untuk rute penerbangan domestik maupun internasional.

Progres pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhoukseumawe juga dikulik dalam rapat ini. Update kondisi usaha atau kegiatan ekonomi di lokasi KEK dan infrastruktur penunjang di sekitarnya seluas 2.622,48 hektar perlu menjadi perhatian. 

Kegiatan utama di lokasi ini, meliputi pembangunan dan pengelolaan kawasan, industri energi, industri petrokimia, industri pengolahan kelapa sawit, dan logistik yang akan melibatkan 40.000 orang pada tahun 2027. 

“Di dekat KEK Arun juga terdapat Bandara Malikul Saleh yang direncanakan untuk diperpanjang runway-nya,” tambah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Tidak lupa, rapat juga membahas tentang investasi di Kepulauan Banyak, Kabupaten Singkil. “Saya yakin ini dapat kasih kontribusi banyak bagi perekonomian Aceh,” sebut Menko Luhut. 

Nantinya, Uni Emirat Arab (UEA) akan menanamkan investasi senilai kurang lebih USD 500 juta. Untuk menunjang investasi tersebut, diperlukan pembangunan infrastruktur yang mumpuni, seperti pendirian Pelabuhan Singkil dan Bandara Syekh Hamzah Fansyuri.

Mengomentari hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan memastikan proyek besar di Kabupaten Singkil sebagai destinasi utama daerah pengembangan pariwisata baru di Indonesia ini dapat terealisasi. “Karena ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan,” sebutnya secara optimis.

Secara garis besar, Menteri Kelautan dan Perikanan pun mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, termasuk pembuatan tambak udang di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang yang ditargetkan rampung tahun 2021. Titik ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi dengan menghasilkan udang sebanyak 2 juta ton.

Selain sektor perikanan budidaya, produksi pertanian dan kehutanan di Aceh berdasarkan data lapangan usaha tahun 2020 pun mencapai 30,98 persen. “Hal ini mengindikasikan bahwa pertanian di Aceh juga berkontribusi bagi perekonomian nasional,” beber Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sebagai informasi, rapat juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Jenderal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta perwakilan kementerian/lembaga (K/L) terkait. []