DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan memotong dana alokasi khusus (DAK) daerah yang masih doyan menggunakan anggaran belanja barang mereka untuk impor.

Jokowi meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk ikut mengawasi daerah dalam penggunaan anggaran pengadaan barang dan jasa. Bahkan, Jokowi meminta laporan secara harian.

Tak hanya akan memotong DAK, Jokowi juga mengancam akan menahan pembayaran dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat ke daerah jika masih banyak impor.

Penggiat Ekonomi Syariah dan Hukum dan juga seorang Aktivis, Reza Hendra Putra mengatakan, terkait apa yang disampaikan oleh Presiden terhadap pemotongan DAK, disini saya melihat lebih kepada efesiensi anggaran.

“Karena selama ini di Aceh, anggaran DAK lebih dihabiskan kepada belanja pegawai, bukan untuk pemanfaatan atau keberlangsungan masyarakat,” sebut kepada Dialeksis.com, Sabtu (2/4/2022).

 Terhadap belanja barang impor, Reza mengatakan, seharusnya disini lebih diutamakan produk yang sudah ada dalam negeri. “Jika memang adanya barang atau komponen yang tidak ada didalam negeri itu sah-sah saja belanja atau Impor, namun harus sesuai kebutuhan, sisanya belaja saja dalam negeri, tidak harus Impor,” tegasnya.

Kemudian, dirinya mengatakan, karena selama ini juga untuk Aceh, anggaran yang berada di Aceh selama ini juga selalu SiLPA bahkan mencapai angka Rp 4 Triliun sebelumnya.

Oleh karena itu, kata reza apa yang disampaikan oleh Jokowi itu bagus sekali. “Karena adanya sebuah penegasan dan lebih kepada efesiensi anggaran.

Seharusnya, lanjutnya, DPRA dan pemerintah Aceh harus mengevaluasi terhadap penggunaan anggaran di Aceh agar lebih tepat sasaran.

“Tahun depan otsus akan berkurang dan penerimaannya 1 persen dari sebelumnya 2 persen, ditambah jika memang presiden benar akan memangkas penerimaan DAK daerah ini akan semakin berat untuk Aceh karena semakin minim anggaran yang ada, sedangkan problem-problem yang ada di Aceh belum ada yang terselesaikan sampai hari ini,” jelasnya.

Karena itu juga, kata Reza, harus ada masterplan yang baik terhadap bagaimana penggunaan anggaran di Aceh agar langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Seperti kebutuhan fasilitas umum, infrastruktur, keberlangsungan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya,” pungkasnya. [ftr]