DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melakukan launching e-Katalog Rumah Layak Huni (RTL) sebagai langkah inovasi pengadaan barang/jasa. 

Lauching e Katalog RLH yang dilakukan di Hermes Hotel Palace, Rabu (28/8) malam ini diklaim sebagai langkah out of the box dalam perencanaan dan menjalankan program pembangunan. 

Dalam sambutannya, Pelaksana tuga Gubernur Aceh, sebagaimana disampaikan Sekda Aceh, Taqwallah, menyebut e Katalog sebagai contoh inovasi yang menjadi terobosan dalam rangka meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa secara profesional, kompeten dan berintegritas.

"Melalui penerapan program ini diharapkan akan menumbuhkembangkan peran serta penyedia lokal Aceh termasuk UMKM, yang pada gilirannya akan memajukan sektor swasta di Aceh," kata Sekda Aceh, Taqwallah.

Selain itu, penerapan katalog lokal ini juga diyakini akan mendorong efektivitas belanja dan efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta termasuk pula dalam Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang selalu diawasi dan disupervisi oleh KPK.

"Karena itu, di samping memudahkan kegiatan

pengadaan untuk pembangunan rumah layak huni, program ini juga mempersempit celah bagi pihak yang ingin melakukan penyelewengan atau pun kecurangan,^ tambahnya.

Dengan program ini pula, maka prioritas unggulan ‘Aceh Seuniya’, yakni pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhuafa yang sempat tersendat sebelumnya, dapat dilanjutkan. 

"Insya Allah dengan kerja keras serta kerja cerdas kita semua, target pembangunan rumah dhuafa sebanyak 30.000 di tahun 2022 dapat tercapai. Untuk mendukung upaya tersebut, kami meminta kepada Kepala Unit Kegiatan

Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan e-katalog ini, sesuai

dengan spesifikasi yang telah disiapkan," imbau Plt Gubernur Aceh sebagaimana disampaikan oleh Taqwallah.

Menurut Pemeritah Aceh, program ini

merupakan yang pertama di Indonesia, karenanya layak disebut sebagai pelopor. Pemerintah berharap program ini bisa dijalankan dengan baik sehingga menjadi

role model bagi daerah lainnya di Indonesia.

"Selain itu perlu juga dipahami bahwa program ini merupakan permulaan dari upaya kita untuk menerapkan modernisasi pengadaan, terutama perbaikan sistem pengadaan di Aceh," tambahnya lagi.

Untuk itu, ke depan Plt Gubernur Aceh berharap jajaran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di seluruh Aceh, untuk dapat terus berbenah dan meningkatkan kapasitas dirinya.

Secara bersama-sama kita mendorong agar seluruh UKPBJ dalam Provinsi Aceh mampu dan layak memperoleh level 3 atau level pro aktif, demi tercapainya pengadaan barang/

jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan, sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh.[]