Pemerintah Aceh Batal Bangun Dermaga di Pulau Banyak, Ini Respon Peneliti EDR
Font: Ukuran: - +
Direktur lembaga penelitian EDR Usman Lamreung. [Foto: Ist]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembatalan pembangunan dermaga Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan Pemerintah Aceh, sangat disayangkan oleh banyak pihak. Peneliti Emirates Development Research (EDR) Usman Lamreung, menyebut “Pemerintah Aceh tidak becus,” karena Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021 sudah di alokasi dan tinggal realisasi tapi bisa dibatalkan.
“Pemerintah Aceh dibawah Gubernur Nova Iriansyah sangat tidak becus dan tidak konsisten, terlihat asal-asalan dalam menjalankan Roda pemerintahan,” kata Direktur lembaga penelitian EDR Usman Lamreung di Banda Aceh, Minggu (17/10/2021).
Usman Lamreung menerangkan, dengan menyambut rencana Investasi Pariwisata Uni Emirat Arab (UEA) oleh Pemerintah Aceh di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, seharusnya pembangunan infrastruktur tersebut harus digenjot, tapi ini justru sebaliknya, dibatalkan dan dengan alasan tidak masuk akal, karena tidak cukup waktu.
“Bagaimana mungkin Negara luar ingin berinvestasi ke Aceh, Pembangunan infrastruktur untuk penguatan berjalannya Invesatsi dibatalkan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan, seperti berita salah satu media tentang APBA Tahun 2021 yang sudah disahkan sejak Oktober 2020 dan dokumen lelangnya sudah masuk ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) sejak Mei 2021. Ini artinya, ada rentang waktu kurang lebih delapan bulan kosong, tanpa progres apapun terkait proyek Pelabuhan Dermaga Pulau Banyak.
“Jadi alasan Pemerintah Aceh tidak cukup waktu, itu konyol dan tidak masuk akal”, kata Usman Lamreung’
Usman mensinyalir pembatalan proyek dermaga Pulau Banyak ini tak kunjung dieksekusi akibat kuatnya saling sandera dan tarik menarik kepentingan antara pemburu proyek di APBA 2021.
Menurut Usman, jika ditingkat teknis sudah siap, tapi proyek tak kunjung dieksekusi, lalu di penghujung tahun anggaran dibatalkan dengan dalih tak cukup waktu, maka itu sangat layak dicurigai bahwa ada proses-proses yang tidak sehat dalam pelaksanaan program dan proyek APBA.
Kasus ini, sangat mirip dengan cerita gagal Investasi KIA Ladong. Investor yang kebetulan putra Aceh, yang telah berkomitmen membangun Aceh justru tidak difasilitasi dengan baik oleh Pemerintah Aceh, bahkan ada desas-desus yang menyebutkan arogansi seorang pejabat di lingkup Pemeritah yang membuat investor kehilangan minat hingga angkat kaki dari KIA Ladong, dan tak tertutup kemungkin Pulau Banyak juga bisa bernasib seperti KIA Ladong, investornya lari dan tak jadi berinvestasi.
“Sudah terlalu banyak cerita gagal dari kepemimpinan rezim Nova dan membuat Aceh semakin terburuk’, bukan karena faktor eksternal tapi karena kebobrokan mereka sendiri. Rezim yang berjanji Aceh akan hebat justru menjadi pendosa terbesar dari keterpurukan Aceh,” tuturnya. [Nukilan]