DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh membahas perkembangan geopolitik Asia Selatan serta pengaruhnya terhadap jalur logistik ASEAN dan Indonesia bagian barat bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Rabu (25/11/2020).

Acara yang berlangsung di Aula Serbaguna, Setda Aceh itu dipandu Rektor Unsyiah Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng. Dari unsur Pemerintah Aceh pada diskusi itu hadir Sekda Aceh, Taqwallah yang mewakili Gubernur. Selain itu juga hadir unsur Forkopimda, MPU, MAA, Staf Ahli Gubernur, sejumlah Kepala Biro dan Kepala Dinas di lingkungan Setda Aceh, serta kalangan mahasiswa.

Sementara tim dari DPD RI dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Selain Nono juga ikut dalam diskusi itu Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Anggota DPD RI Fadhil Rahmi, Pimpinan Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, Staf Ahli Bidang Sospol Kapolri, Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, hingga Kepala Zona Keamanan Laut Maritim Barat.

Nono Sampono dalam penjelasannya mengatakan, kegiatan yang digagas oleh DPD RI itu dilakukan sebagai upaya antisipasi atas berbagai kemungkinan di tengah perkembangan geopolitik Asia Selatan saat ini. Kegiatan serupa, kata Nono, juga sebelumnya telah digelar di Indonesia bagian timur.

“Indonesia harus mewaspadai perkembangan lingkungan strategi di kawasan yang berpengaruh terhadap pergeseran Geo Politik, Geo Ekonomi dan Geo Strategi,” ujar Nono.

Berbagai dinamika yang terjadi di kawasan, kata Nono, harus menjadi perhatian bersama, terutama terkait kepentingan keamanan hingga perdagangan melalui jalur laut.

Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes memberikan sambutan pada Pertemuan Pemerintah Aceh dengan DPD RI, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Rabu (25/11/2020).

Sementara Sekda Aceh saat membacakan sambutan Gubernur mengatakan, diskusi itu sangat menarik bagi Aceh lantaran posisi Aceh terletak paling dekat dengan kawasan Asia Selatan.

Karena itu, kata Sekda, wajar jika setiap perkembangan di wilayah Asia Selatan pantas dikaitkan dengan posisi Aceh.

“Mudah-mudahan diskusi ini dapat merumuskan langkah preventif sebagai warning bagi Pemerintah Aceh dalam menjalankan kebijakan di tingkat lokal demi menjaga kedaulatan bangsa kita,” kata Sekda.

Menurut Sekda Taqwallah, fakta sejarah kejayaan maritim yang menempatkan Aceh sebagai poros maritim Asia Tenggara sudah ada sejak abad ke-16, yaitu saat dimulainya kejayaan maritim Indonesia.

Fakta tersebut, lanjut Sekda, dapat dilihat hingga saat ini dimana posisi Aceh dinyatakan sebagai gerbang Barat Poros Maritim Nusantara, sekaligus sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan dua kawasan yang sedang tumbuh dalam percaturan geopolitik dunia, yaitu wilayah ASEAN dan kawasan Asia Selatan.

Sekda juga menyebutkan, hubungan langsung Aceh dengan ASEAN serta Asia Selatan juga sudah terjalin sejak lama. Bahkan saat ini Aceh sedang merintis hubungan bisnis dengan wilayah terluar India yang hanya berjarak sekitar enam jam dengan kapal motor dari wilayah terluar Aceh.

Dengan letak geografis yang strategis itu, kata Sekda, tak heran jika Aceh berpotensi merasakan dampak langsung dari dinamika politik yang berkembang di Asia Selatan.

“Sebagai contoh dapat kita lihat dari kehadiran pengungsi Rohingya yang sudah cukup banyak terdampar di wilayah ini. Pada akhirnya, Aceh mau tidak mau, ikut terseret dalam konflik yang berlangsung di perbatasan Myanmar �“ Bangladesh itu. Ketika Aceh ikut terseret, tentu akan berdampak pula kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Sekda.

Contoh lain, lanjutnya, dapat dilihat dari fenomena masuknya berbagai jenis narkoba dari luar negeri ke Aceh. BNN Aceh bahkan pernah menyebut, setidaknya ada 29 pelabuhan kecil di kawasan pantai barat Aceh yang dijadikan pintu masuk obat terlarang itu.

Ia menjelaskan, tidak mudah mengawal pelabuhan kecil itu mengingat panjang garis pantai Aceh mencapai lebih dari 2.600 km dengan jumlah pulau sebanyak 272 buah.

Dengan Kondisi itu, wajar jika posisi Aceh menjadi sorotan dalam peta peredaran narkoba di tingkat nasional.

“Dua kasus yang kami sebut di atas merupakan contoh yang sudah jamak diketahui masyarakat kita. Belum lagi contoh lain yang sifatnya sulit terdeteksi, seperti potensi masuknya ancaman bibit penyakit, ancaman pengaruh budaya asing, atau bahkan ancaman penyebaran aksi kriminal tingkat internasional,” ujarnya.

Sekda berharap diskusi tersebut bisa menjawab berbagai tantangan yang ada agar pemerintah bisa mengambil sikap tegas dalam mengawal tegaknya kedaulatan bangsa, sehingga keutuhan NKRI tidak pernah terusik oleh siapa pun.

“Dan Aceh siap menjadi poros maritim yang utama bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa kita,” kata Sekda. (*)