Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) Aceh, Mahmud Padang. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemblokiran akun sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) Dinas Pendidikan Aceh merupakan preseden buruk yang secara nyata akan menghambat realisasi anggaran pembangunan di bidang pendidikan, sehingga berbagai kegiatan dan program untuk memajukan pendidikan tidak bisa dilelang, padahal sudah hampir memasuki akhir triwulan kedua tahun anggaran 2024.

"Ini sangat aneh, seharusnya Pemerintah Aceh berupaya memaksimalkan realisasi anggaran pembangunan dan kejar target, apalagi pengesahan anggaran tahun ini sangat lambat karena dinamika politik eksekutif dan legislatif,” ungkap Ketua DPW Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) Aceh, Mahmud Padang kepada Dialeksis.com, Selasa (14/5/2024). 

Namun, sambungnya, sungguh sangat disayangkan di bawah kepemimpinan Bustami Hamzah sebagai Pj Gubernur realisasi anggaran pembangunan itu kembali terhambat bahkan akun SPSE Aceh untuk di Aceh juga mengalami pemblokiran. 

Menurut Alamp Aksi, terlepas dari berbagai alasan, pihak menduga bahwa tragedi pemblokiran akun SPSE Disdik Aceh ini atas sepengetahuan bahkan bisa saja persetujuan Pj Gubernur Aceh sebagai pimpinan tertinggi. 

"Jelas-jelas hal ini sangat merugikan rakyat dan pendidikan Aceh. Bayangkan saja ada ratusan milyar paket e-katalog dan paket lainnya terhambat untuk direalisasikan, berapa banyak sekolah yang sudah menunggu program pembangunan dari APBA tahun ini tapi harus terhambat," ujarnya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah pusat mengevaluasi dan terus memantau kinerja Pj Gubernur Aceh karena ini juga menyangkut marwah pemerintah pusat di mata rakyat Aceh sebagai pemberi mandat kekuasaan kepada Pj Gubernur. 

"Jangan sampai karena dendam politik pembangunan pendidikan Aceh dikorbankan. Masyarakat saat ini berharap agar pemerintah pusat memberi peringatan kepada Pj Gubernur Aceh agar tak semena-mena dalam memimpin pemerintahan, apalagi tega mengorbankan kepentingan rakyat dan pembangunan pendidikan hanya karena dendam pribadi dan kelompoknya," katanya.

Dia juga menilai, preseden pemblokiran akun SPSE Disdik Aceh ini merupakan catatan hitam dari kepemimpinan Bustami Hamzah. 

"Fasilitas pendidikan di Aceh harus terus ditingkatkan agar menunjang proses belajar mengajar, namun jika realisasinya diperlambat dan akun SPSE nya diblokir ini saja pemerintah tidak ingin memajukan pendidikan Aceh. Sudahlah Pak Pj Gubernur, kalau ingin berkuasa suka-suka jangan di pemerintahan, buat saja perusahan tersendiri, jangan hanya bisa merugikan rakyat," ucapnya.

Dari berbagai kejadian yang terjadi akhir-akhir ini di Pemerintahan Aceh, kita berharap pengawasan dan ketegasan pemerintah pusat. 

"Kita juga berharap KPK maupun Kejagung dapat memantau realisasi APBA 2024 agar tidak ada terjadi pengaturan anggaran siluman seperti appendiks serta persekongkolan jahat lainnya yang dapat merugikan rakyat," pungkasnya.