Arul (berpeci coklat) saat melayani pelanggan nya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah pelaku usaha yang mengandalkan medsos sebagai salah satu media untuk memasarkan produknya mengeluhkan kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan media sosial dalam beberapa hari ini. 

Seorang pedagang handphone, Arul mengatakan sejak pembatasan medsos diberlakukan pemerintah omzet yang diraihnya menurun drastis. 

"Biasanya, sehari ada 20 unit yang laku, tapi sejak whatsapp, instagram dan facebook dibatasi, omzet saya turun menjadi 10 unit. Itu pun kalau ada yang datang ke toko," ujar Arul kepada Dialeksis.com, Jumat, (24/5/2019). 

Dia mengungkapkan ada dua faktor yang melatarbelakangi omzet penjualannya menurun. Pertama, aspek kepercayaan pelanggan.

"Dia udah transfer ke kita, namun tidak bisa konfirmasi bukti transfernya ke kita, karena bukti slip transfer tidak bisa dikirim akibat WA (whatsapp-red) yang kita gunakan tidak berjalan," ungkapnya.

Dia melanjutkan, hal tersebut sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan pelanggan. Karena secara psikologis, lanjutnya, respon penjual sangat menentukan kenyamanan pelanggan. 

"Pelanggan kan ingin cepat-cepat memperoleh kepastian terhadap transaksi yang kita lakukan. Sementara, bagaimana kita bisa tindaklanjuti kalau media komunikasi yang kita gunakan macet," pungkasnya.

Hal yang lain, tambah Arul, dirinya mengaku kesulitan untuk mengupdate barang-barang baru yang dimiliki. Alhasil, pelanggan tidak mengetahui produk baru dari toko nya. 

"Kadang ada pelanggan yang sebelumnya memesan suatu produk, namun karena medsos tidak normal, pelanggan itu jadi tidak tahu kalau barang nya sudah ada," sebut pemilik akun Instagram @arul_phone_shop ini. 

Dia berharap, pemerintah juga memikirkan dampak negatif pemberlakuan pembatasan medsos bagi pelaku ekonomi seperti dirinya. 

"Mau dilumpuhkan medsos tidak masalah, tapi pikirkan juga pelaku usaha yang memanfaatkan medsos. Jangan pikirkan satu pihak saja," ucapnya. 

Pun begitu, dia memahami maksud dari kebijakan itu. Namun, ia meminta pemerintah juga memikirkan dampak lain yang ditimbulkan.

"Saya memahami ini untuk meminimalisir dampak hoax, tapi pikir kan juga efek negatif bagi orang seperti saya. Janganlah seperti itu," harapnya. 

Sebelumnya, menyikapi situasi politik ibukota yang memanas dalam beberapa hari ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap akses media sosial di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019) mengatakan pembatasan ini bersifat sementara untuk menghindari berita bohong tersebar luas kepada kepada masyarakat tentang peristiwa beberapa hari belakangan ini.

"Belum dipastikan kapan pembatasan ini akan dicabut, karena sangat bergantung terhadap situasi keamanan di dalam negeri," ujar Wiranto.