Beranda / Berita / Aceh / Peduli Wabah PMK, DPW PA Aceh Tamiang Buka Posko Relawan di Tingkat Kecamatan

Peduli Wabah PMK, DPW PA Aceh Tamiang Buka Posko Relawan di Tingkat Kecamatan

Kamis, 12 Mei 2022 11:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : MHV

[Foto : Istimewa]


DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Menyusul ditetapkan Daerah Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (Foot  And Mouth Disease) oleh Menteri Pertanian RI pertanggal 9 Mei 2022, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Tamiang membuka posko relawan untuk membantu peternak dari ancaman wabah yang menyerang sapi.

Keputusan mendirikan posko relawan ini dihasilkan melalui rapat khusus membahas kejadian PMK yang dilakukan pengurus DPW PA Aceh Tamiang di kantornya. "Kami mengapresiasi Pemkab Aceh Tamiang yang langsung mengambil sikap atas kejadian ini. Namun kami menilai pemerintah butuh dukungan agar penanganan ini lebih maksimal,” kata Ketua DPW PA Aceh Tamiang, M Helmi kepada Dialeksis.com.

Maka dari itu sambung Helmi, pihaknya berupaya membantu pemerintah dengan mendirikan posko. Salah satu fungsi posko relawan ini untuk menerima pengaduan masyarakat yang ternaknya terserang PKM.

Kemudian sambung Helmi, melalui posko ini, PA berharap data ternak yang terjangkit dan mati bisa diketahui secara pasti. “Hari ini masih banyak peternak yang bingung mau lapor ke mana, makanya kami berinisiatif membuka posko di seluruh kecamatan untuk membantu peternak,” kata Helmi.

Sekretaris DPW PA Aceh Tamiang, Adi Syahputra, menambahkan inisiatif membuka posko ini juga untuk memantau proses pengobatan lembu yang terjangkit PMK.

Sejauh ini dia mengatakan peternak masih belum mendapatkan layanan pengobatan gratis untuk lembu yang terserang penyakit. “Bisa kami pastikan belum ada obat gratis, peternak masih bayar Rp 50 ribu sekali berobat. Bayangkan kalau ada 10 ekor, berarti Rp 500 ribu biaya yang harus dikeluarkan,” sebut Adi Syahputra

Adi berharap penanganan kasus ini bisa lebih optimal lagi untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Apalagi kata dia, daam waktu dekat permintaan lembu meningkat untuk kebutuhan Idul Adha.

Sementara itu,  Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon mengusulkan pemerintah harus menyediakan anggaran untuk memberi ganti rugi untuk setiap lembu yang mati. “Ini perlu, jangan biarkan masyarakat kita mengalami kerugian yang besar, pemerintah harus hadir dalam musibah ini,” kata Fadlon. (MHV)

Keyword:


Editor :
Alfatur

riset-JSI
Komentar Anda