Logo Panwaslih Aceh. [Foto: aceh.bawaslu.go.id]

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sebelumnya  petinggi  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh melaksanakan kunjungan ke Markas Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Aceh pada Hari Rabu (13/3/2024). Mereka tiba untuk melaporkan dugaan manipulasi suara yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di lima kabupaten Aceh selama pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil 1.

Untuk memastikan bahwa laporan tersebut mendapat perhatian dari Panwaslih Aceh, Dialeksis.com (15/03/2024) menghubungi Safwani, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Panwaslih Aceh. Safwani menyampaikan bahwa laporan PKS terhadap ketua dan anggota KIP Aceh, ketua dan anggota KIP Pidie, ketua dan anggota KIP Pijay, ketua dan anggota KIP Kota Banda Aceh, ketua dan anggota KIP Subulussalam, serta ketua dan anggota KIP Simeulue telah diterima.

"Dugaan penggelembungan suara terkait dengan calon DPR RI urutan 3 dari PDIP di Dapil Aceh 1," ungkapnya.

Panwaslih Aceh sedang menangani laporan ini dan masih menunggu petunjuk dari pimpinan Bawaslu RI mengenai tindak lanjutnya.

Di sisi lain, Khairul Amal, seorang Politisi Senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Aceh, mengungkapkan adanya indikasi serius terkait manipulasi suara yang merugikan partainya dalam pemilihan umum di wilayah tersebut. Kasus ini telah menarik perhatian konstituen di Dapil 1 DPR RI dan masyarakat umum, terutama terkait dengan integritas proses demokrasi dan pemilu.

Menurut Amal, PKS telah menyiapkan langkah hukum sebagai respons terhadap apa yang mereka pandang sebagai ketidakadilan dalam Pemilu.

"Yang terpenting, kami tidak akan bergerak tanpa memiliki data yang kuat," tegas Amal saat menjelaskan strategi partainya dalam menghadapi situasi ini.

Amal melanjutkan, berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh PKS, terdapat kesamaan dalam indikasi manipulasi suara yang mereka temukan di tingkat DPRD, mirip dengan apa yang telah mereka identifikasi sebelumnya di wilayah Pidie dan Pidie Jaya.

Dari pengumpulan dan tabulasi data, PKS mengidentifikasi adanya manipulasi suara untuk PDIP sekitar 15 ribu suara di Pidie dan Pidie Jaya, serta 2 ribu suara di Bandar Aceh.

"Ini merupakan hasil dari perbandingan antara dokumen C1 plano dengan hasil perhitungan di tingkat kecamatan," jelas Amal.