Aryos Nivada. Foto: Doc Pribadi

DIALEKSIS.COM | Aceh - Bergulir rencana keberadaan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang untuk dinaikkan statusnya menjadi tipe A dari tipe B. Rencana itu telah digulirkan oleh Nova Iriansyah semasa menjadi Gubernur Aceh waktu itu.  

Wacana ini terus diperjuangkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar ada kejelasan status Lanal Sabang.  

Menyikapi ide gagasan itu, Pengamat Politik dan Keamanan, Aryos Nivada ketika diminta tanggapannya oleh Dialeksis.com, dirinya mengatakan secara strategis kewilayahan, Sabang dikelilingi oleh Selat Malaka dan Samudra Hindia, sehingga sangat strategis dari lalu lintas kepentingan pihak luar maupun dalam hal pengelolaan sumber daya lautnya. 

"Ditinjau secara perbatasan antar negara Sabang sangat dekat dengan negara Malaysia, Thailand, dan India," sebutnya. 

Lebih lanjut, kata Dosen FISIP USK itu, Sabang sangat mudah dikontrol dikarenakan hanya memiliki dua kecamatan, sehingga nilai pengawasan secara kewilayahan sangat mudah ke internal, namun secara eksternal sangat dibutuhkan pengawasan sekaligus perlindungan pertahanan serta ancaman keamanan dari pihak luar. 

Ketika ditanya apakah perubahan status itu menjadi satu kebutuhan?

Peneliti Senior JSI itu menjawab, berdasarkan fakta di lapangan, maka sangat dibutuhkan pengembangan Pangkalan Utama Angkatan laut di Aceh bertipe A, sebelumnya di Sabang hanya berstatus tipe B karena dipimpin seorang Komandan yang biasa disebut Danlanal (Komandan Pangkalan TNI AL) yang berpangkat Kolonel (Lanal Tipe B).

"Apalagi direncanakan wilayah pangkalan utama angkatan laut terletak di Sabang akan membawahi pangkalan laut Sabang, pangkalan laut Simeulue, dan pangkalan laut Lhokseumawe. Sebelumnya pangkalan laut di beberapa wilayah di Aceh dibawah kendali Pangkalan Utama Angkatan Laut I Medan," jelasnya lagi. 

Sambungnya, dengan adanya perubahan itu maka status kepemimpinan akan berubah dari jenjang Kolonel menjadi Jenderal, dikarenakan pangkalan angkatan lautnya sudah berubah jadi tipe A.

Untuk itu, Direktur Eksekutif Lingkar Sindikasi Grub menyampaikan wacana tersebut harus masuk kepada skala prioritas dalam master plan pengembangan pertahanan dan keamanan di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

"Dibutuhkan dukungan penuh terutama DPR serta multi stakeholder terkait pengembangan pertahanan dan keamanan maupun dari Pemerintah Aceh sendiri," sebutnya.

Hal penting lain juga, kata Aryos, jika memungkinkan perlu kolaborasi dengan negara luar yang berdekatan dengan Sabang. Yakni Malaysia, Thailand, dan India untuk kerjasama pengamanan laut. Namun dengan catatan kendali utama serta ketentuannya dari Pemerintah Indonesia.