DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin mengapresiasi kinerja Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs Alhudri MM atas tindak lanjut hasil temuan Tim Ombudsman saat berkunjung ke Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Sejahtera Beujroh Meukarya (RSBM) Ladong Aceh Besar beberapa hari lalu.

Apresiasi tersebut disampaikan Taqwaddin didampingi dua asistennya saat mengantarkan secara langsung sertifikat dari Ombudsman kepada Alhudri yang telah menjadi narasumber pada diskusi daring Ombudsman RI Perwakilan Aceh dengan tema “Distribusi Bansos dan BLT di Provinsi Aceh”, Selasa (30/6/2020).  

“Selain piagam penghargaan, kita juga memberikan apresiasi bahwa terkait hasil sidak kami terhadap panti netra sudah ditindaklanjuti,” kata Taqwaddin saat ditemui di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Aceh.

Menurut Taqwaddin, sebelumnya tim Ombudsman saat sidak ke UPTD RSBM mendapatkan bahwa anak-anak disabilitas netra binaan Dinas Sosial Aceh sudah 6 bulan tertunda pencairan uang saku. Namun hal itu sudah dicairkan semua. Kemudian, Ombudsman juga mendapat ingformasi terkait pemulangan warga Aceh ada di luar negeri.

“Saya sudah mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 344 orang yang sudah dipulangkan dan dalam proses pemulangan sebanyak 52 orang,” katanya.

Namun, walaupun informasi ini agak tertutup karena banyak orang Aceh di Malaysia berstatus illegal atau tidak resmi yang tentu proses pemulangannya juga membutuhkan jalur yang khusus, dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan melainkan harus dipulangkan secara diam-diam. Namun, tentunya tetap dengan mengedepankan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

“Dan ini menurut Informasi Pak Alhudri kita menggunakan mekanisme Kementrian Luar Negeri melalui Dirjen Perlindungan Warga Indonesia di Luar Negeri,” kata Taqwaddin.

Harapan Ombudsman pada Dinsos Aceh

Pada kesempatan itu, Taqwaddin berharap agar Dinas Sosial Aceh apalagi dalam masa pandemi Covid-19 dimana terdapat banyak warga Aceh yang jatuh miskin atau orang miskin baru, maka Dinas Sosial harus lebih pro aktif.

Begitupun jika ada bantuan-bantuan sosial sebisa mungkin komoditasnya itu berasal dari Aceh, yang dibeli dari usaha mikro di Aceh untuk kemudian disalurkan ke warga Aceh sehingga uang yang ada ini tetap berputar di Aceh.

“Nah kalau uang yang mencapai sekian puluh milyar ini dibelanjakan ke luar, maka uang itu akan berputar di luar Aceh bukan di Aceh. Sementara orang miskin Aceh semakin ramai, namun jika dibelanjakan di Aceh maka akan membantu pertumbuhan ekonomi Aceh,” katanya.

Sehingga kata Taqwaddiin, para pelaku usaha menengah dapat memasarkan produknya, misalkan ikan kayu, kopi, garam. Dia berharap jika ada komoditas yang diproduksi di Aceh, maka belilah di Aceh walaupun akan sedikit melelahkan untuk mengumpulkan produk tersebut karena tidak ada produksi dalam jumlah besar.

“Walaupun agak sedikit lelah asalkan ekonomi Aceh dapat sedikit bergerak, dan usaha-usaha mikro bisa terus berkembang apalagi selama pandemi ini mereka nyaris hampir bangkrut. Makanya ini perlu ada kita bantu,” Harap Taqwaddin.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri, berterimakasih atas kedatangan dan apresiasi yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Aceh kepada pihaknya, Dinsos Aceh. 

Kepada Kepala Kepala Ombudsman Dr Taqwaddin, Alhudri meminta untuk terus mengawal, memonitoring memberi masukan atas kerja-kerja Pemerintah Aceh khususnya Dinas Sosial Aceh dalam upaya membangun kesejahteraan sosial di Aceh dalam mewujudkan Aceh Hebat. 

Menurutnya, dalam membangun Aceh yang lebih baik pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak-pihak lain untuk berpartisipasi, hal itu selalu diingatkan oleh Plt Gubernur Aceh Ir Nov Iriansyah MT kepada pihaknya.

 “Kami sangat berterima kasih kepada Ombudsman Aceh dan kami juga mengajak serta agar Ombudsman untuk terus mengawal kerja-kerja kami untuk Aceh yang lebih baik ke depan,” katanya. (hda)