DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kebutuhan nelayan dalam meningkatkan ekonomi sangatlah tinggi. Sedangkan, akses nelayan ke perbankan untuk menadpat kredit lunak itu sampai saat ini masih sulit.

Menanggapi hal tersebut Sekjen Panglima Laot Aceh, Umar bin Abdul Aziz atau akrab disapa Oemardi kepada Dialeksis.com, Minggu (25/07/2021).

“Kebutuhan dari sisi nelayan itu sangat tinggi, hampir di semua Tempat Penampungan Ikan (TPI) terikat dengan Toke Bangku,” katanya.

Oemardi mengatakan, Toke Bangku ini yang selalu membantu dan membiayai ekonomi nelayan yang membuat atau mengikat nelayan tidak boleh menjual hasilnya ke orang lain kecuali pada Toke Bangku tersebut.

“Sementara akses ke perbankan masih sulit. Yang dimaksud disini, mungkin dari sisi manajemen resikonya, kadang jika memang sedang beruntung maka hasil melautnya meningkat, namun jika sudah musim ikan maka harga ikan itu turun, dan faktor tersebut yang pihak perbankan sulit memberi akses untuk nelayan,” ucapnya.

Kemudian dirinya mengatakan, mencari kegiatan atau ekonomi dilaut itu tidak bisa diprediksi seperti usaha dagang dan lainnya.

“Disinilah perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar nelayan bisa memiliki akses untuk mendapat kredit lunak. Karena jika berbicara bank, maka bank itu dibentuk sebagai lembaga mencari keuntungan atau jasa.

Lanjutnya, “jadi disini pemerintah yang harus turun tangan,” ujar Oemardi.

Dirinya mengatakan lagi, Pemerintah selalu membuat program-program kredit lunak yang uangnya dititip ke bank.

“Sepengetahuan kami banyak paket-paket skema yang uangnya dititip ke bank BUMN pencairannya juga tidak mudah, jadi bank tetap memberlakukan persyaratan-persyaratan yang ketat agar uang tersebut bisa kembali, sehingga uang tersebut tidak habis tersalur,” jelasnya.

Oermadi menjelaskan, melihat hal ini dari kedua sisi harus ada perbaikannya, pertama, nelayan harus di didik untuk mengelola kegiatan usahanya secara manajemen agar lebih baik. Dengan adanya manajemen dari nelayan maka itu bisa meningkatkan kepercayaan perbankan kepada nelayan.

Kedua, dari sisi kebijakannya, harus ada inovasi baru disini. “Bank butuh jaminan agar kredit yang diberikan terbayar, dari sisi nelayan penghasilan mereka belum tentu terjamin juga yang maksudnya dari hasil tangkapnya,” jelas Oemardi.

Oemardi menjelaskan kembali, apa inovasi yang bisa menjadi penengah antara kedua pihak ini yaitu perlu adanya suatu lembaga penjamin terhadap permasalahan ini.

“Jadi pemerintah punya anggaran, ditempatkan di bank anggarannya, kemudian ada lembaga penjamin yang dimana lembaga ini tidak hanya menjamin namun juga mendampingi. Jika ada nelayan yang sudah profesional, lembaga ini membina mereka dan disupport. Kemudian disini adanya suatu proses penguatan kapasitas sekaligus memfasilitasi penyaluran kepada masyarakat,” tutup Oemardi kepada Dialeksis.com. [ftr]