Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) ISMI Aceh, Nurchalis, S.P, M.P  [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengambil kebijakan Aceh kedepan wajib bervisi global, agar Aceh dapat segera bangkit dari ketinggalan. Program-program Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dilakukan oleh pemerintah Aceh hanya sebatas seremonial saja.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) ISMI Aceh, Nurchalis, S.P, M.P mengatakan kepada Dialeksis.com, Rabu (14/07/2021).

“Pembangunan Aceh masih mengandalkan dana otsus, percayalah Aceh akan terus dalam kemiskinan. Dana otsus tersebut hanya stimulus dalam memperkokoh pondasi ekonomi Aceh,” ucapnya.

Nurchalis menyampaikan, harus di pahami bahwa Kami diluar pemerintahan memiliki kewajiban yang sama agar bisa berkontribusi membangun Aceh

“Walau dengan cara yang berbeda, kenyataannya saat ini yang kami rasakan bahwa kebersamaan yang kurang terjalin bahkan di persepsikan keberadaannya pada bagian yang bukan satu kesebelasan, namun demikian niat yang tulus bahkan tanpa henti terus berkontribusi,” tukasnya.

Lanjutnya, “Jujur kami sampaikan bahwa kami ingin bersama dalam kebersamaan membangun Aceh,” kata Nurchalis.

Nurchalis menyampaikan, selama masa pandemi Covid-19 mestinya dan harusnya ada ruang kesempatan juga serta fokus memperkuat pondasi ekonomi Aceh jika tidak terfokus maka lubang kemiskinan bahkan pengangguran di Aceh semakin melebar.

Maka, Kata Nurchalis, arah pembangunan Aceh perlu ada penyempurnaan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan baik berskala mikro dan makro menuju ”visi global pembangunan Aceh” mengingat keberadaan Aceh pada jalur “Geostrategis” perdagangan dunia.

Dirinya menjelaskan, bagaimana hal tersebut bisa terwujud, pertama, elemen Aceh wajib bersatu padu mengajak keterlibatan seluruh multi pihak menarasikan dan mengimplementasikan arah pembangunan itu sendiri.

Kemudian, Kedua, pemimpin Aceh wajib mengintensifkan diskusi dengan multi pihak untuk merencanakan perubahan arah perencanaan pembangunan Aceh menuju “visi global pembangunan Aceh”.

“Jika perlu menyelenggarakan ‘Duek pakar Elemen Aceh’ sehingga melahirkan rumusan-rumusan terbaru dalam pembangunan Aceh,” ucapnya kembali.

Setelah itu, Ketiga, pemimpin Aceh harus buang ego dan sifat Eksklusif, akan tetapi pemimpin Aceh wajib memiliki sifat inklusi.

“Untuk diketahui bahwa Aceh memiliki kultur yang berbeda dengan daerah lain dengan kata lain Aceh Nanggroe Aulia,” sebutnya.

Setelah itu lanjutnya, Keempat, narasi pembangunan Aceh Tiga Sagoe wajib terjabarkan dalam setiap kebijakan perencanaan pembangunan, karena Aceh Tiga Sagoe memiliki keunggulan kopetitif masing-masing serta telah terbukti menjadi perekat kesejahteraan rakyat.

Kemudian, Kelima, sisa dana otsus kedepannya disarankan agar di alokasikan dalam pembiayaan proyek-proyek strategis berskala besar dalam mendukung proses industrialisasi hasil produksi sumber daya alam (SDA) Aceh.

Terakhir, Keenam, Nurchalis menyampaikan, “Bila perlu sisa dana otsus tersebut di kelola oleh Satuan Kerja (Satker) tersendiri dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat dan ketat sehingga cita-cita pembangunan Aceh dalam visi global pembangunan Aceh terwujud.” [ftr]