Foto: Humas Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengajak semua pihak bersinergi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Nova menilai perlu adanya intervensi yang bersifat multidimensi namun terkonsentrasi pada kantong-kantong kemiskinan, melalui perumusan kebijakan, regulasi, anggaran dan implementasi program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di seluruh Aceh.

Hal itu dikatakan Nova saat berbicara pada Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2019, di Banda Aceh, Rabu (4/12/2019). 

"Dalam rapat koordinasi yang sangat penting ini, saya meminta kepada para bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota untuk melaksanakan 4 hal penting dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan," ujar Nova di hadapan para pimpinan kabupaten/kota yang hadir. 

Empat hal yang dimaksud Nova yaitu menetapkan fokus program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis kawasan atau kluster berdasarkan kantong kemiskinan, memantapkan kerjasama multipihak, melaksanakan perencanaan monitoring dan evaluasi dengan satu sistem terpadu, dan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara serentak yang dipimpin oleh Dinas Sosial dan dikoordinasikan oleh TKP2K Aceh. 

"Saya mengharapkan agar follow-up dari poin-poin ini dapat dilaporkan kepada kami secara berkala dalam rapat-rapat pimpinan yang dilaksanakan setiap bulan serta dalam bentuk laporan tertulis yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan Ketua TKP2K Aceh," ujar Nova.  

Rapat tersebut diikuti seluruh bupati dan walikota se Aceh, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Perwakilan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Sekretaris FORBES DPR dan DPD RI Asal Aceh, Para Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bappeda, Kepala SKPA dan SKPK terkait, Perwakilan Perbankan, Dunia Usaha, dan seluruh mitra pembangunan pemerintah.

Nova menjelaskan, dua tahun kepemimpinan dirinya, kinerja indikator makro ekonomi Aceh telah menunjukkan trend pencapaian yang positif, di antaranya angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi juga terus membaik, penganggulan yang terus berkurang serta kesenjangan pendapatan yang semakin sempit. 

Penurunan angka kemiskinan itu diakui tidak terlepas dari peran aktif Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota dengan dukungan teknis dan konsultatif dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

Namun, meskipun sejumlah sektor menunjukkan tren yang positif, tetapi masih diperlukan sebuah skema perencanaan, monitoring dan evaluasi program yang terstruktur dan sistematis melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik secara mikro maupun makro. Hal itu dilakukan demi keberlanjutan pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat.  

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Helvizar, yang Sekretaris TKP2K Aceh mengatakan rapat yang berlangsung selama dua hari itu akan fokus untuk membahas secara teknis terkait kemitraan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan, terutama peran perguruan tinggi yang tersebar di berbagai zona wilayah Aceh. 

Selain itu juga membahas penentuan jenis program dan lokasi intervensi pada kantong-kantong kemiskinan di Aceh, memperkuat kemitraan dan pendanaan multipihak, hingga memastikan TKPK kabupaten / kota berperan aktif.

"Termasuk juga fokus untuk tujuan mendapatkan dukungan pusat terhadap upaya Pemerintah Aceh dalam percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh." tutur Helvizar. (ha)