Koordinator Pusat Kajian Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR), Muhammad Khaidir. [Foto: Dialeksis/Nora] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Norwegia melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Norwegia untuk Indonesia, Valentin Musangwa lakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al haytar.

Ihwal pertemuan ini untuk membahas perkembangan terkini perdamaian dan pembangunan Aceh serta pemenuhan keadilan pasca konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Menyikapi pertemuan antar negara ini, Koordinator Pusat Kajian Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR), Muhammad Khaidir mengatakan, pertemuan tersebut merupakan kesempatan yang harus disikapi oleh Pemerintah Aceh untuk menjalin hubungan bilateral dengan Pemerintah Norwegia. 

Hal ini, lanjut dia, merupakan ikon perdamaian Aceh yang bisa dicontoh Norwegia. Sehingga diharapkan dengan jalinan komunikasi yang baik ke depan mampu menumbuhkan harmonisasi kedamaian dan hubungan yang baik antar Pemerintah.

“Semoga dengan lahirnya komunikasi ini ke depan bisa menjadi harapan besar masyarakat Aceh, khususnya apalagi Pemerintah Aceh saat ini bisa menjadikan sebuah catatan penuh, sehingga perdamaian Aceh tetap terjalin dengan baik,” ungkap Muhammad Khaidir kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Selasa (21/12/2021). 

Ia berujar, hubungan bilateral antara Aceh dengan Pemerintah Norwegia tak jauh berbeda dengan hubungan Duta Besar Norwegia di Indonesia. Kala Aceh kedatangan tamu, hal tersebut menjadi momentum ruang publik dalam menciptakan iklim perdamaian yang lebih baik dari sebelumnya.

“Ketika Aceh kedatangan tamu dari luar negara, hal itu bisa menjadi ruang umum bagi Aceh teruntuk bagaimana menciptakan perdamaian Aceh lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.