Nasruddin: Pecat Wakil Bupati Pidie Jaya! Pejabat Tak Boleh Bermental Preman

Nasruddin, yang dikenal sebagai Nyak Dhien Gajah, warga Pidie Jaya sekaligus mantan juru bicara Garda Muda Relawan Pemenangan Mualem‑Dek Fadh. Foto: for Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Pidie Jaya - Pernyataan keras disampaikan oleh Nasruddin, yang dikenal sebagai Nyak Dhien Gajah, warga Pidie Jaya sekaligus mantan juru bicara Garda Muda Relawan Pemenangan Mualem�‘Dek Fadh. Ia menyoroti insiden yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, di dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, yang memukul Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengancam menutup serta membakar dapur MBG. 

Dalam keterangan eksklusif kepada Dialeksis, Nasruddin mengatakan bahwa jika dugaan tersebut benar, tindakan Hasan Basri melampaui kewenangan jabatan dan mencederai semangat pelayanan publik. 

“Kita tidak boleh membiarkan orang yang memegang jabatan publik melakukan tindakan premanisme di depan relawan dan masyarakat,” tegasnya.

Nasruddin mengingatkan bahwa program MBG bertujuan membantu anak sekolah dan warga kurang mampu, dan bukan tempat untuk menampilkan arogansi kekuasaan. “Dapur MBG bukan arena untuk menunjukkan kekuatan. Jika benar Wakil Bupati memukul petugas andam mempermalukannya serta mengancam akan menutup atau membakar fasilitas, maka itu adalah penghinaan terhadap program sosial dan harus diproses secara hukum,” ujarnya.

Lebih jauh, Nasruddin meminta aparat penegak hukum segera memanggil dan memproses Hasan Basri atas dugaan penganiayaan dan penyalahgunaan jabatan. Ia juga mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mempertimbangkan pemberhentian atau pencopotan langsung terhadap Wakil Bupati tersebut. 

“Apabila benar tindakan ini terjadi, maka Menteri Dalam Negeri tidak boleh tinggal diam. Seorang pejabat publik harus diberi efek jera,” katanya.

Nasruddin menegaskan bahwa masyarakat dan relawan di Pidie Jaya berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan kekerasan. “Relawan dan petugas mata-program MBG menjalankan tugas sosial tanpa layaknya menjadi sasaran pukulan dan ancaman kekerasan,” katanya menambahkan.

Sebagai mantan aktivis dan juru bicara relawan, Nasruddin menegaskan bahwa sikap kekerasan seperti ini, jika dibiarkan, berpotensi memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah. “Ketika pemimpin menggunakan kekerasan terhadap anak-buah atau petugas, maka yang rugi bukan hanya korban langsung tetapi seluruh citra pemerintahan,” tambahnya.

Dia menutup dengan menyampaikan harapan agar kasus ini dituntaskan secara terbuka, agar kepercayaan publik kembali terjaga. “Kita minta agar transparansi penuh dan agar pelaku dipertanggungjawabkan. Masyarakat pantas tahu bahwa tidak ada tempat untuk premanisme dalam pemerintahan,” tutup Nasruddin.