Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke Aceh terus menjadi perbincangan berbagai pihak. Pasalnya Dana Otsus yang diguyurkan ke Aceh sejak tahun 2008 telah mencapai Rp 80 triliun lebih, namun angka tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh sebagaimana yang diharapkan.

Banyak pihak menerka-nerka bahwa dibalik belum sejahteranya masyarakat Aceh meski punya Dana Otsus yang melimpah tak lepas dari keserakahan oknum-oknum berdasi di lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun hal itu hanya dugaan-dugaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh, karena memang KPK juga tidak banyak membongkar kasus korupsi di Tanah Rencong sebagaimana yang diduga oleh banyak pihak.

Berkaca dari itu, Anggota DPR RI asal Aceh, Nasir Djamil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan penindakan yang ekstra di Aceh jika ada kebocoran dalam realisasi Dana Otsus. Permintaan Legislator asal Dapil Aceh 2 itu disampaikan langsung kepada Ketua KP Firli Bahuri saat Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendepat (RDP) dengan KPK RI, Rabu (26/2/2022).

"Saya dari daerah pemilihan Aceh. Kami punyak predikat sebagai daerah Otsus, tapi Dana Otsus ternyata tidak mampu mendongkrak prekonomian pak. Jadi tolong, tolong, tolong, dilihat Dana Otsus disana karena jumlahnya sudah sangat banyak, lebih kurang Rp 80 Triliun tapi belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat disana," kata Nasir Djamil sebagaimana dikutip Dialeksis.com dari rekaman video yang beredar luas di media sosial.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu turut menyindir KPK karena beberapa waktu sempat dihebohkan KPK turun ke Aceh dengan memeriksa sejumlah pejabat, namun tak ada hasil apapun yang diumumkan ke publik terkait masalah rasuah di bumi Serambi Mekka. Padahal banyak masyarakat Aceh yang menanti kabar manisi dari penegak hukum anti rasuah tersebut. 

"Bahkan ditengarai ada isus-isu korupsi dalam Dana Otsus tersebut. Dalam waktu beberapa hari lalu KPK memang datang kesana, banyak harapan masyarakat sebenarnya, tapi belum, dan saya katakan bahwa KPK tidak bekerja dengan opini di tengah-tengah masyarakat," sindir Nasir Djamil.

Mudah-mudahan KPK bisa terus memberikan harapan untuk masyarakat Aceh terkait penuntasan kasus-kasus korupsi. Dugaan-dugaan kasus korupsi. Saya tidak katakan korupsi pak, dugaan-dugaan tindak pidana korupsi disana karena kita sayang masyarakat disana pak. Dana Otsus ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.