DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh M Nasir Djamil mendorong para pembantu Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan presiden agar segera memutuskan polemik pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh.

Ia juga menuntut pemerintahan pusat supaya konsisten dan kredibel dalam merealisasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Dalam hal ini, Nasir Djamil juga menegaskan supaya jangan ada pihak yang menganggap sepele polemik Pilkada di Aceh. Apalagi ia juga sangat mewanti-wanti agar Undang-undang yang bersifat umum tidak mengangkangi Undang-undang yang bersifat khusus.

“Lex specialis Pilkada dalam UUPA diharapkan dapat diimplementasikan secara sungguh-sungguh. Karena kedamaian di Aceh kita bayar dengan harga yang mahal. Kita bertanggung jawab menjaga kedamaian di Aceh. Salah satunya dengan mengimplementasikan Undang-undang secara baik dan benar,” kata Nasir Djamil, Rabu (2/6/2021).

Sementara itu, ia juga berharap agar Presiden bisa menggelar rapat terbatas terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Aceh. Nasir mengatakan, untuk saat ini masyarakat Aceh ingin sekali mendengar jawaban serta kepastian pemerintah pusat berkaitan dengan Pilkada di Aceh.

Meskipun secara nasional sudah ada keputusan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. Tetapi, kata dia, ada daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2022 dan ada juga di tahun 2023.

“Mudah-mudahan Presiden bisa mendengarkan hati nurani kami ini,” pungkas Nasir.