Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh, Muhammad Nasir Djamil. [Foto: Roni/Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh Muhammad Nasir Djamil mengatakan, tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh masih sangat memilukan walau sudah disiram dana Otonomi Khusus (Otsus) senilai triliunan rupiah setiap tahunnya.

"Kemarin Tim Otsus datang ke Aceh, kita juga mengundang perwakilan BIN di Aceh, Pangdam, kemudian dari Polda. Mereka juga menyampaikan bahwa dana Otsus ternyata belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat," ungkap Nasir berkunjung ke Redaksi Dialeksis.com dan Studio Jalan Ary, Sabtu (16/1/2021).

Ia berujar, salah satu penyebab dari ketidakmampuan dana Otsus dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Aceh adalah lemahnya pengendalian dalam hal pengelolaan dana tersebut.

"Saya melihat yang kurang itu pengendalian. Jadi pengawasan ada, tapi pengendalian nggak ada. Kalau pengawasan itu hanya monitoring dan evaluasi. Kalau pengendalian ya mengendalikan memastikan semuanya dalam kendali," ujar Nasir Djamil.

"Jadi dengan adanya sistem pengawasan dan pengendalian, sehingga daerah tidak dalam tanda kutip suka macam-macam dengan dana ini," tambahnya.

Anggota Komisi II DPR RI itu berujar, pihaknya akan mengusulkan kepada Menkopolhukam yang nanti akan ditindaklanjuti oleh Kemendagri, terkait sistem pengawasan dan pengendalian dana Otsus, sehingga benar-benar terkendali.

"Dengan begini, sehingga jelas targetnya penggunaan dana Otsus itu apa," jelas Nasir.

Selanjutnya, sebagai Ketua Forbes, Nasir Djamil menyampaikan pihaknya selalu mengingat pemerintah pusat tentang motivasi berdamai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Kita ingatkan juga pemerintah motivasi mereka membentuk UUPA, apakah motivasinya ingin meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Aceh atau hanya sekadar motivasi politik. Harus dibedakan itu, kalau motivasi politik yang penting damai," ujar Nasir Djamil.

"Makanya kita harus ingatkan pemerintah, kami ingatkan bahwa jangan sampai hanya berhenti di motivasi politik. Karena itu harus dibantu secara bersama-sama. Perlakuannya itu harus benar-benar spesial dibandingkan dengan daerah-daerah lain, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat Aceh ke depan," pungkasnya.