Koordinator Jurnalis Ekonomi Aceh, Andika Ichsan. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketidakjelasan pengelolaan tambang ilegal di Aceh menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Koordinator Jurnalis Ekonomi Aceh, Andika Ichsan, mengungkapkan bahwa praktik penambangan liar telah menggerogoti potensi pendapatan daerah dan mengancam kelestarian lingkungan.

"Tambang ilegal di Aceh seperti hantu di siang bolong. Semua tahu keberadaannya, tapi tak ada yang berani menyentuh. Padahal, potensi kerugiannya sangat besar, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan," kata Andika kepada Dialeksis, Sabtu, 28 Desember 2024.

Menurutnya, transformasi tambang ilegal menjadi tambang rakyat bukan sekadar wacana kosong. Langkah ini dinilai strategis untuk memutus mata rantai eksploitasi yang tidak terkendali. 

"Kita butuh sistem yang transparan dari hulu ke hilir. Mulai dari perizinan hingga pemasaran," ujarnya.

Andika memaparkan, selama ini aliran dana dari aktivitas penambangan ilegal tidak tercatat dalam pembukuan resmi pemerintah. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh tidak optimal. "Bayangkan berapa trilun rupiah yang menguap setiap tahunnya," tegasnya.

Persoalan tambang ilegal di Aceh semakin kompleks karena melibatkan banyak kepentingan. Mulai dari pemodal besar hingga oknum aparat yang diduga memberikan perlindungan. 

"Ini bukan rahasia lagi. Karena itu, formalisasi tambang rakyat harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas," kata Andika.

Dia mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menyusun regulasi komprehensif tentang tambang rakyat. Regulasi tersebut harus mencakup aspek perizinan, pengawasan, pembagian hasil, hingga rehabilitasi lingkungan. 

"Jangan sampai formalisasi ini justru melegalkan praktik eksploitasi yang merugikan rakyat," pungkasnya.