DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kabid Pengelolaan Sistem Informasi Pusdatin Kemendagri, Yenni, menyebutkan munculnya nama Meulaboh sebagai kota yang ke 24 pada wilayah administratif Provinsi Aceh di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri merupakan kesalahan human error. 

"Iya, human error. Maksudnya diverifikasi, ternyata tidak terverifikasi oleh programmer kami. Kalau kemarin itu human error," jelas Yenni saat dikonfirmasi Dialeksis melalui sambungan langsung, Senin, (11/5/2020).

Dia menambahkan aplikasi SIPD disesuaikan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2019.

"Memang aplikasi itu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019. Kalau kemarin itu memang terjadi kesalahan sumber data. Jadi kami sesuaikan dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019," ucapnya.

Sementara itu, mantan Bupati Aceh Barat periode sebelumnya, H. Tito mengatakan pada masa periode pemerintahannya, dirinya telah mengajukan persyaratan perubahan status administratif Kabupaten Aceh Barat. Namun, hingga saat ini dirinya tidak mengetahui lagi sejauhmana perkembangannya.

"Kalau itu saya tidak tahu. Pada masa saya, saya sudah mengajukan semua. Jadi semua proses itu ada di Kemendagri," kata H. Tito kepada media ini, Senin, (11/5/2020).

Dialeksis berusaha meminta tanggapan perihal tersebut kepada Bupati Aceh Barat, H.Ramli MS. Namun konfirmasi melalui sambungan langsung itu tidak tersambung. (Im)