DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan sampai tuntas. Karena itu, meskipun berganti kepemimpinan, persoalan stunting harus menjadi prioritas yang diselesaikan.

"Jadi siapapun presidennya, gubernurnya, wali kotanya, camatnya, lurahnya, penanganan stunting ini harus menjadi program berkelanjutan dan seumur hidup. Selama Indonesia masih merdeka maka stunting ini harus diperangi betul," ujar Muhadjir dalam keterangannya dikutip dari website Kemenko PMK, Ahad (21/5/2023).

Muhadjir menyebut penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan kualitas sumber daya manusia, sehingga harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa. Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Sementara, Pemerintah menargetkan angka stunting bisa ditekan di angka 14 persen pada 2024.

"Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, alam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita," katanya.

Muhadjir menegaskan, intervensi penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena menurutnya, penyebab stunting dan kemiskinan saling beririsan dan harus ditangani keduanya supaya bisa mengentaskan stunting.

Dalam hal ini, dia meminta supaya intervensi penanganan stunting dilakukan berbarengan, seperti intervensi kesehatan dan gizi untuk ibu dan bayi rentan stunting dan juga intervensi bantuan sosial untuk penanganan kemiskinan dapat dilakukan dengan maksimal.

"Penanganan stunting, rumah tangga miskin, itu harus ditangani secara terintegrasi. Tidak boleh terjadi lagi kelurahan di Kota Pekanbaru ini ada keluarga yang stunting dan tidak mendapatkan bantuan sosial," ucapnya.