DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman melakukan monitoring serta evaluasi pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP), Minggu (2/6/2019) di Area Pasar Aceh, Banda Aceh.  

Turut mendampingi pada kegiatan tersebut Wakil Walikota Zainal Arifin, Sekdako Bahagia, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakota, Bachtiar, Asisten Administrasi Umum, Tarmizi Yahya, Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan, T Iwan Kesuma, Kepala DPMPTSP, Muchlis, Kepala UPTD Pasar Aceh, Achyar dan Kabag Humas Setdako Banda Aceh Taufiq Alamsyah. 

Pada kesempatan ini, Aminullah beserta jajaran melakukan pengecekan guna memastikan pembangunan MPP berjalan dengan baik. 

Bertempat di lantai tiga area Pasar Aceh, sampai saat ini MPP itu sudah mencapai 50 persen proses pengerjaannya. Usai lebaran nanti, Aminullah menyebutkan, akan ada penambahan pekerja untuk menunjang percepatan pekerjaan. 

"Pasar Aceh yang telah beroperasi ratusan tahun sebagai pusatnya perdagangan di Aceh ini, harus kita maksimalkan pembangunannya," ungkap Aminullah di hadapan media. 

Dia menerangkan, sebagai ladang perekonomian Kota Banda Aceh, Pasar Aceh akan segera dilakukan optimalisasi, salah satunya, dengan menjadikan lokasi tersebut sebagai Pusat Pelayanan Publik. 

"Pada sisi gedung yang masih kosong ini nantinya akan segera kita bangun Mall Pelayanan Publik."  

Ia menyebutkan, hal itu dilakukan dengan tujuan memadatkan kunjungan masyarakat ke pasar tersebut. 

"Kita berharap dengan dibangunnya berbagai fasilitas pelayanan kepada masyarakat, nantinya juga berimbas kepada pedagang-pedagang disini," jelasnya. 

Menurutnya, disamping sebagai salah satu solusi pelayanan terpadu, Mall Pelayanan Publik (MPP) adalah sebuah upaya Pemko dalam memaksimalkan pengunjung ke pusat pasar itu. 

"Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini terus berupaya meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terbaik," ujarnya. 

Ia juga mengatakan, MPP akan beroperasi pada akhir tahun ini. "InsyaAllah dalam tahun ini akan terealisasi, diperkirakan pada Oktober sudah kita buka." 

Seperti diketahui, Kota Banda Aceh telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi menjadi pilot project dalam program pengembangan Mall Pelayanan Publik bersama 13 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. 

Aminullah menyebutkan pada tahapan awal, di MPP, akan ada 150 pelayanan dan perizinan yang akan dibuka disana. Diantaranya adalah layanan dari perbankan, seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BCA. Dan untuk lembaga lainnya meliputi, Badan Pertanahan, Depag, Imigrasi, Kepolisian untuk pembuatan SIM, Pajak Pratama, Kadin dan Garuda Indonesia. (riz/red)