Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Besar, Agus Husni. [Foto: IST] 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait belum berfungsinya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lambaro, Aceh Besar, pembangunan itu diperkirakan telah menghabiskan anggaran Rp2 Miliar lebih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Besar, Agus Husni mengatakan penyebab belum beroperasinya MPP Lambaro karena terjadinya Refocusing anggaran pada tahun 2020 Untuk penanganan Covid-19, sehingga tidak ada anggaran.

"Untuk tahun 2021 sudah kita lanjutkan pembangunan dengan anggaran yang terbatas juga. Namun, tidak mencukupi untuk MPP dan peralatannya," ucap Agus saat dihubungi Dialeksis.com, Kamis (06/01/2022).

Akan tetapi, Agus sangat optimis akan melanjutkan pembangunan MPP itu agar dapat diluncurkan dipertangahan tahun nanti yakni pada bulan Juni tahun 2022.

Untuk diketahui, terdapat 21 instansi yang akan melakukan pelayanan di MPP Lambaro diantaranya DPMPTSP, Samsat, Dukcapil, Disnaker, BPJS, PDAM, Kajari, Polresta, Polres, Kemenag, PLN dan beberapa Institusi lainnya.

"Pada umumnya 21 instansi tersebut sudah dapat diurus di MPP semua, kecuali ada aturan atau persyaratan dari Instansi tertentu yang harus dipenuhi di kantor pusatnya," jelasnya.

Agus berharap kedepan dengan hadirnya MPP dapat mempermudah semua pelayanan kepada masyarakat Aceh Besar, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengurus semua dokumen yang diperlukan dalam satu tempat yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Aceh Besar dengan cepat dan mudah.