Koordinator Majelis Pemuda Aceh (MPA), Heri Mulyandi [Dok. Dialeksis.com]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Skandal Kapal Aceh Hebat menuai polemik besar untuk Aceh. Beberapa waktu yang lalu dalam Skandal Kapal Aceh Hebat ini sudah dipanggilnya Sekda Aceh Taqwallah oleh pihak KPK, kehadiran KPK di Aceh patut mendapat apresiasi dalam mengusut kasus-kasus yang ada.

Dalam hal ini Sekda Aceh Taqwallah menjadi orang penting di Kapal Aceh Hebat. Koordinator Majelis Pemuda Aceh (MPA), Heri Mulyandi mengatakan kepada Dialeksis.com, Rabu(23/06/2021).

“Dalam hal ini KPK patut mendapat apresiasi karena kehadirannya di Aceh, karena selama publik mengetahui ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran Aceh,” katanya.

Heri mengatakan, dalam proses penyelidikan orang yang pertama dipanggil adalah Sekda Taqwallah, dan yang kedua adalah Kadis Perhubungan.

“Cuma disini kita belum tahu pastinya mungkin masih ada beberapa orang lagi yang diperiksa oleh KPK, cuman disini kami berharap pemeriksaan ini sampai kepada orang nomor satu di Aceh Gubernur Aceh tercinta Nova Iriansyah, tentang bagaimana muncul isu-isu tindakan korupsi dari Kapal Aceh Hebat, MYC, dan skandal pengalihan skema Blok-B,” pungkasnya.

Sementara itu, satu hari sebelum KPK hadir di Aceh, Gubernur dinyatakan Positif Covid-19. Pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan publik.

“Dan yang menjadi tanya besar, kenapa satu hari sebelum kedatangan KPK gubernur tercinta Nova Iriansyah dinyatakan positif covid-19, disini seperti muncul sebuah spekulasi kecurigaan terhadap publik,” tukasnya.

Dirinya menambahkan, saat Gubernur Nova dinyatakan positif covid-19, namun diketahui sampai saat ini tidak ada surat yang terlampir yang mengatakan positif corona oleh dokter dan tim dokternya saja tidak diketahui.

“Beberapa kali juga juru bicara aceh menyampaikan kondisi pak nova, hanya mengatakan tim dokter saja, tapi tidak memberitahu siapa dokternya, kan jadi aneh dan muncul banyak spekulasi kecurigaan terhadap publik,jadi ini seperti rekayasa,” jelasnya.

Lanjutnya, KPK agar berkoordinasi dengan pihak Fakultas kedokteran USK, sebagai independen untuk pelaksanaan swab yang dilakukan gubernur Aceh dan hasil swab nantinya dipublis . Dalam hal ini dokter mana saja bisa melakukan swab asal instansi atau lembaganya jelas dan diakui.

Heri menutup pembicaraan dengan harapan, pertama disini juga kita sudah melihat pemeriksaannya sudah kesatuan walaupun dimulai level sekda dan kadis perhubungan dan pihak terkait lainnya, namun disini publik akan merasa puas ketika KPK bisa langsung menghubungi Gubernur Aceh menanyakan segala bentuk jenis proyek dan pengadaan yang ada di Aceh, karena kita juga ketahui bahwasannya saat ini kepemimpinan Aceh saat ini Otoritas Tunggal.