Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 32 tahun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh memberikan penghargaan kepada sejumlah Community Organizer (CO) atau tokoh perempuan akar rumput dan aktivis perempuan di Aceh. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 32 tahun, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh memberikan penghargaan kepada sejumlah Community Organizer (CO) atau tokoh perempuan akar rumput dan aktivis perempuan di Aceh.

Penghargaan untuk tokoh perempuan dan aktivis Aceh itu diberikan secara virtual dalam webinar dengan tema "Kontribusi Perempuan Akar Rumput dalam Perdamaian dan Pembangunan Perdamaian Aceh”. Sementara, penghargaan secara langsung diberikan kepada pendiri dan demisioner Flower Aceh, di Kyriad Muraya Hotel Aceh, Kamis (23/9/ 2021).

Dalam webinar yang dipandu oleh pendiri Flower Aceh, Suraiya Kamaruzzaman menghadirkan narasumber yang merupakan tokoh perempuan akar rumput. Dimulai oleh, Mariaton sebagai petugas Posyandu dan penerima penghargaan keluarga peduli Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Pidie, Pelaku Usaha dan Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Aceh Besar yaitu Lilis Suryani, Tokoh Agama dan Pemenuhan hak Perempuan dan Anak yakni Ummi Hanisah, Penyintas Konflik dan Pendamping Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTPA), Rasyidah, Motivator untuk Pemberdayaan dan Peningkatakan Kapasitas Perempuan, Rahma Nur Rizky, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Hendra Budian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh, Irmayani, Ketua Presidium Balai Syura, Khairani Arifin, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Muhammad Nur, dan , Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati.

Tokoh Agama Ummi Hanisah mengatakan selain menjadi pimpinan di dayah di Aceh Barat, ia juga mendampingi anak yang bermasalah dan menyediakan rumah singgah. Sementara anak yang bermasalah, pihaknya bekerjasama dengan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Polres, Kapolsek, Tuha Peut, Keuchik, jejaring yang kuat dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). 

"Penanganan kita dekap terus, sedikit demi sedikit dengan MPU mereka sudah mengerti ketika ada masalah pelecehan di pesantren mereka sudah menanggapi, warga juga sudah mulai mengantar anak mereka yang terkena kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Disini malam minggu ada muhadarah dan dekatkan dengan kegiatan ini, dan apa yang bisa kita gali sehingga traumanya hilang," ujar Ummi dalam kegiatan webinar tersebut.

Sementara itu Penyintas Konflik yaitu Rasyidah mengatakan di desa banyak kasus seperti KDRT dan saya mendapat pelatihan sehingga dapat membantu perempuan yang menghadapi masalah seperti ini. Flower Aceh juga membantu dalam bentuk CU untuk pinjam, program ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu di desa

Kemudian Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian menyampaikan tanpa keterlibatan perempuan Aceh maka tidak akan ada damai di Aceh ini. Namun, rasa kecewa ketika berbicara soal perempuan di politik, saat ini hanya 12 orang yang terlibat di parlemen. Untuk itu perlu ada perempuan di parlemen untuk keberpihakan anggaran terhadap perempuan. 

Dalam anggaran tahun 2022, lanjutnya Hendra, harus dipastikan untuk pemenuhan perempuan dan anak. Ia menyebutkan ada sekitar Rp18,9 miliar anggaran yang dikelola oleh dinas DP3A dan menyumbang pokok pikiran DPRA Rp3,5 miliar. Namun, pemenuhan hak anak dan perempuan belum terlihat. 

"Nanti pada sidang disampaikan dana ini belum cukup dengan kasus yang banyak, melihat lagi RPJM Pemerintah Aceh bagian perempuan, ini tahun terakhir anggaran, harus dilihat lagi untuk anggaran pemenuhan hak anak dan perempuan di Aceh," tegas Hendra.

Kepala UPTD PPA DPPPA Aceh, Irmayani juga menyampaikan kalau Flower Aceh sudah banyak membina perempuan di desa menjadi perempuan yang tangguh. Saat ini banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan peran dari jurnalis juga sangat penting. Dalam catatan DPPPA 2021, ada 16 kasus dari Aceh Barat.

"Ketika terjadi kekerasan ini merupakan tanggung jawab kita bersama bukan hanya satu pihak," tutur Irma.

Selanjutnya Direktur Walhi, Muhammad Nur menyebutkan peran perempuan di dalam isu lingkungan sangat dibutuhkan, menghadapi negara dengan cara lama tidak efektif, kerusakan lingkungan akan berat.

"Peran perempuan ke depan menambahkan isu yang lain dibutuhkan kerja kolaborasi yang terukur. Advokasi harus di pertahankan dan diupgrade, peran perempuan pada pembangunan masih kurang dan kurang mucul arah pembangunan di desa, saya mengajak perempuan untuk menjadi pemimpin di desa, kecamatan, dan kabupaten. Perempuan hebat harus terus bergerak," tutupnya. [AR]