Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berjanji, pendanaan murah berupa pemberian bunga pinjaman nol persen bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditargetkan bisa diwujudkan pada Maret 2023 mendatang.

"Saya sudah mengutus dua Wamen (Wakil Menteri BUMN) Pak Pahala dan Pak Tiko untuk membahas (pendanaan murah) ini dengan BI (Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo). Kita berharap satu bulan bisa tuntas," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (21/2/2023).

Menurut Menteri Erick Thohir, Wakil menteri BUMN, Pahala Mansury dan Kartika Wirjoatmodjo, masing-masing membahas pendanaan BUMN di sektor pangan dan perluasan pendanaan untuk program Mekaar.

Tujuannya agar pemberian bunga pinjaman nol persen untuk pelaku usaha mikro dapat terealisasi sesegera mungkin.

Usulan ini dipastikan telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

"Usulan ini sudah mendapat dukungan dari Bapak Presiden karena memang sudah ada rapat terbatas. Tinggal bagaimana sekarang kita mendorong hal ini menjadi kenyataan, jangan sampai kesannya yang besar dapat bunga jauh lebih besar dari yang mikro. Ini yang selalu kita coba seimbangkan," tutur Erick.

Menteri BUMN mengatakan, sektor UMKM memiliki andil besar dalam menopang perekonomian nasional, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 62,55 persen dan menyumbang serapan tenaga kerja hingga 97,22 persen.

Namun, porsi pembiayaan lembaga pembiayaan dan perbankan untuk UMKM saat ini baru 21 persen atau lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga.

“BUMN berkomitmen membantu target minimal 30 persen porsi pembiayaan untuk UMKM pada tahun depan,” kata dia.

Untuk mencapai target tersebut, BUMN-BUMN perbankan atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dijadikan garda terdepan dalam keberpihakan terhadap para pelaku usaha mikro. 

Kementerian BUMN juga terus mendorong program kerakyatan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan meningkatkan pendanaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dan Makmur di berbagai daerah.

“Penyaluran KUR oleh Himbara telah mencapai Rp 345 triliun ke 7,2 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia,” imbuh dia.

Dia juga mencatat program Mekaar mengalami lonjakan jumlah nasabah, dari 5,6 juta sebelum pandemi COVID-19 menjadi 12,7 juta per November 2022.

Sedangkan program Makmur tercatat telah memberdayakan 43.079 petani di seluruh Indonesia, berhasil meningkatkan 36 persen produktivitas petani, dan 46 persen pendapatan petani.

"Hal ini juga menjadi komitmen kita untuk mendorong para pelaku usaha mikro bisa naik kelas. Penguatan terhadap sektor ini akan sangat besar dampaknya bagi perekonomian Indonesia secara umum," kata Erick menandaskan.