Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar Raniry Banda Aceh, Dr Ernita Dewi. [Foto: Ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Istilah memiskinkan diri sendiri ketika dihadapkan dengan program bantuan dari pemerintah seolah sudah menjadi fenomena sosial di tengah umat.

Tak dipungkiri, praktik ini kerap terjadi di tengah masyarakat dan hampir menjadi semacam habit (kebiasaan) sehingga ada orang yang dengan sengaja berani memanipulatif kasta ekonominya supaya bisa terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah.

Tak heran gelagat umum ini membuat banyak bantuan-bantuan berbentuk sosial kadang tak tepat sasaran dan strategis disalurkan. Sehingga, masyarakat yang dirasa betul-betul membutuhkan malah terpinggirkan oleh oknum yang memiskinkan diri sendiri perihal program bantuan pemerintah.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar Raniry Banda Aceh, Dr Ernita Dewi, ia menyebutkan ada dua indikator yang menyebabkan fenomena sosial ini terjadi.

Pertama, dari sisi internal karakter manusianya, dan kedua, dari sisi pemerintah.

Secara rinci, Dr Ernita mengatakan, di luar sana ada segilitir orang yang ketika melihat program bantuan dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan.

Karakter manusia, kata dia, punya ambisi yang besar apalagi berkaitan dengan kebendaan dan materi. Sehingga mereka (orang-orang tertentu) mau melakukan apa saja yang ditawarkan, tak peduli apakah itu hak atau bukan.

"Asalkan mereka dapat materi yang menyenangkan atau kenikmatan itu, tidak peduli harus sesuai prosedur. Kalau bisa, dia langkahi prosedur yang ada. Karakter-karakter orang seperti ini ada dalam kehidupan sosial kita," kata Dr Ernita kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Minggu (17/10/2021).

Dr Ernita melanjutkan, mindset (pola pikir) segelintir masyarakat seperti ini harus disetop oleh daya dukung pegawasan dan pendataan yang akurat oleh pemerintah.

Ia mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) perlu membuat aturan yang tegas dan akurasi pendataan masyarakat yang memang betul-betul sahih.

Menurutnya, pendataan penerima bantuan tidak boleh dilakukan di belakang meja. Mengumpulkan data-data yang ada dengan dalih "katanya di sana ada orang yang membutuhkan."

Dr Ernita menegaskan, pihak pemerintah selaku aktor pemberi bantuan harus benar-benar mengasessment data penerima dengan menyidak langsung ke lapangan.

Terutama, kata dia, soal verifikasi, kontrol, observasi, pengawasan dan evaluasi data masyarakat penerima bantuan.

Dalam hal ini, lanjut dia, masyarakat tak bisa disalahkan secara sepihak. Walau memang ada tipe orang yang aji mumpung saat ada program bantuan, tapi pihak pemerintah harus bekerja keras agar fenomena sosial memiskinkan diri sendiri ini bisa diredam.

Bila perlu, kata dia, setingkat bupati atau wali kota harus turun ke lapangan untuk melihat, mengobservasi, dan menetukan penerima bantuan dari program pemerintah.

Upaya ini, lanjutnya, untuk mengantisipasi agar program bantuan pemerintah bisa tepat sasaran, tepat guna dan strategis.

"Harus ada tim yang turun ke akar rumput untuk melakukan pendataan yang betul-betul memang harus diberikan kepada penerima bantuan," pungkasnya. [akh]