DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penyerapan anggaran Covid-19 masih tergolong rendah, maka hal tersebut dinilai aneh da nada tata kelola anggaran yang tidak baik, sehingga penyerapannya rendah.

Apabila dilihat dari dari data Kemendagri, maka realisasi anggarapan Covid-19 di Provinsi Aceh masih sangat rendah, yaitu hanya 4,61 persen dan kalah jauh dengan Bangka belitung, yang realisasi anggaran Covid-19 telah mencapai 23,74 persen

Menanggapi hal itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengatakan, apabila penyerapan anggaran tersebut masih rendah, akibat dipengaruhi oleh administrasi yang belum selesai, maka hal tersebut merupakan alasan yang sangat dungu.

“Ini aneh kalau penyerapan anggaran Covid-19 masih rendah, kelemahan besar adalah persoalan tata kelola, yaitu ketidak mampuaan Pemerintah Aceh sendiri, karena ini kan prosesnya berulang, di tahun 2020 dan ini 2021, saya pikir alasan apa pun tidak bisa diterima,” ujar Alfian kepada dialeksis.com, Rabu (27/7/2021).

Alfian menambahkan, apabila nantinya saat audit terjadinya sebuah temuan, maka akan menjadi masalah yang besar dan menjadi temuan hukum. Dengan pola yang terjadi saat sekarang ini, maka berpeluang terjadinya korupsi, apalagi Pemerintah Aceh tidak membangun sistem anti korupsi.

Bahkan anggaran Covid-19 tersebut tidak transparan sekali, pengalaman tahun 2020 anggaran Covid-19 publik tidak bisa mengaksesnya dan bahkan setingkat DPRA juga tidak bisa mengakses anggaran tersebut.

“Saya pikir untuk persoalan anggaran Covid-19 ini tidak transparan sama sekali,” tutur Alfian.