DIALEKSIS.COM | Bireuen - Ratusan aparatur desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Bireuen, mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) di Hotel Grand Kanaya, Medan, Sumatera Utara.

Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian mengatakan, terkait dengan persoalan tersebut, seharusnya Bupati Bireuen Muzakkar A Gani mengeluarkan kebijakan tidak melibatkan pihak luar dalam peningkatan aparatur desa.

"Selaku pengambil kebijakan Bupati Bireuen membiarkan hal ini terus berlanjut dari tahun ke tahun. Patut dicuriga Bupati Bireuen dapat keuntungan dari kegiatan Bimtek ini, secara kewibaan bupati sangat rendah kalau ada upaya mencari keutungan dengan memanfaatkan dana desa,” ujar Alfian kepada Dialeksis.com Jumat (12/3/2021).

Alfian menambahkan, ada hal aneh ketika bupati menyuruh lembaga luar untuk membangun peningkatan aparatur desa, padahal melalui sistem pemerintah yang sudah ada , cukup untuk difungsikan.

Bupati Bireuen juga harus mendorong BKAD agar mandiri dalam peningkatan aparatur desa, sesuai dengan potensi desa yang ada, ketika BKAD mengelola langsung kegiatan Bimtek sebagaimana amanah Perbup, disamping hemat dari anggaran peran BKAD bisa dirasakan langsung.

“Kenapa mesti harus ada lembaga luar," tutur koordinator pekerja MaTA.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah aparatur desa yang terdiri dari tuha peut dan ketua pemuda, mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) gelombang pertama, yang diselenggarakan di Hotel Grand Kanaya Medan, Sumatera Utara.

Aparatur desa yang mengikuti kegiatan tersebut berada di tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Jeunib, Peulimbang, Jangka, Simpang Mamplam, Peudada,Kota Juang,Samalanga dan Kecamatan Juli.