Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian. [Foto: Dialeksis/fatur]

“Dibutuhkan kekuatan dalam hal ini untuk menjadikan proses anggaran yang sehat untuk APBA 2023. Kondisi premi BPJS kesehatan di Aceh adalah potensi kendala terbesar untuk 2023, karena konsekuensinya anggaran OTSUS tinggal 1 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Aceh tidak mendapatkan sumber anggaran yang baru yang menjanjikan sampai hari ini. Maka, hal ini harus didiskusikan kembali secara komprehensif. Secara prinsip yang harus dipahami, BPJS kesehatan itu gratis apalagi dengan konsep JKA. 

“Akan tetapi, dengan konsekuensi APBA 2023 yang sudah berkurang akan terjadi langkah-langkah selanjutnya yang harus dipikirkan oleh pemerintah,” tukasnya.

“Hal ini sudah harus dipikirkan. Bahkan, dalam mengurus hal ini harus melibatkan banyak pihak karena dibutuhkan ide yang strategis dalam mengelola anggaran yang terbatas tetapi bisa digunakan untuk 2 juta rakyat Aceh bisa terbantukan,” pungkasnya. [ftr/bna]