Koordinator Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA), Alfian. [Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA), Alfian menolak secara tegas terhadap ada adanya perubahan APBA 2021, mengingat kebutuhan perubahan hanya untuk para elit.

Sehingga isu, rumah dhuafa dan insentif nakes dijadikan objek untuk mencari legitimasi publik seakan akan benar apa yang mareka nyatakan dan publik sudah cerdas dalam menilai terhadap kemauan para banjakan APBA selama ini. 

Permintaan maaf sangat tidak patut karna kalau Pemerintah Aceh bersama Legislatif serius kenapa tidak sejak pembahasan anggaran di awal tahun 2021 di alokasikan. 

"Kenapa di akhir tahun mencoba pura pura serius. jadi sudah patutnya dihentikan akal-akal lan para pembajakan APBA," ungkapnya.

Lanjutnya, apa lagi secara regulasi perubahan tidak mendukung dengan waktu dan posisi Pemerintah Aceh saat ini. Walaupun konsekuensi yang akan diterima kembali oleh aceh terjadinya silfa yang besar dimana tahun 2020 sebelumnya memcapai 3,9 Trilyun.

Ia mengatakan, perlu juga diperhatikan bersama, realisasi anggaran 2021 per 27 Sep, keuangan 40.2 persen dan fisik 45.5 persen dimana target realisasi di 30 Sep tember nanti 47 persen dari Anggaran APBA 2021 sebesar 16.445 Trilyun. 

"Dari realisasi anggaran tersebut maka terlihat dengan jelas APBA 2021 tidak untuk rakyat, sementara untuk biaya operasional berserta gaji aparatur habis terpakai dan kemudian pertanyaannya adalah, mareka ngurus apa selama ini? ambil gaji dan fasilitas mewah tapi tidak bekerja dan terakhir mareka saling menyalahkan sendiri," jelasnya lagi. 

Menurutnya, ada ketidakwarasan yang sedang di praktekkan saat ini terhadap uang Aceh dan ini sangat patut untuk dihentikan segera.

Menyangkut Terhadap Pernyataan Ketua DPRA 

Dimana masyarakat harus kritis, masyarakat selama ini tetap masih kritis walaupun tidak ada yang bisa diharapkan, Eksekutif dengan Legislatif sama saja saat ini. Kritisnya masyarakat karna posisi DPRA sudah disfungsional dan tak berdaya. 

Seharusnya mareka harus tegas jangan juga masuk jadi bagian bancakan APBA selama ini. Kalau DPR konsisten maka masyarakat bisa diam tapi saat ini tidak bisa dipercaya. Makanya masyarakat kritis dan menelusuri apa kerjaan mereka selama ini.

"Kalau Eksekutif dan Legislatif mau membangun aceh tampa kepentingan ekonomi sendiri, maka MaTA mengusulkan supaya rumah dhuafa di anggaran tahun 2022 dapat di bangun 12 ribu unit dan insentif nakes yang cukup," tuturnya. 

"Sehingga di akhir tahun tidak muncul banjakan lagi, agar penyelewangan RPJMA yang terjadi di 2021 tidak berulang dan para pembajak APBA dapat dihapuskan.

Ia menegaskan,  masyarakat ingin melihat siapa sebenarnya yang serius mau bangun Aceh saat ini. Apalagi Pemendagri No 22 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2022 sudah dikeluarkan. 

"Jadi Eksekutif dan Legislatif sudah bisa mempercepat pembahasannya sehingga hak hak masyarakat aceh atas pembagunan tidak di tunda lagi untuk mendapatkannya," pungkasnya.