Foto: 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh – Pengamat ekonomi Aceh Rustam Effendi menilai internal Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) belum solid sehingga belum sepenuhnya mampu memperjuangkan kepentingan yang Aceh miliki. 

"Internal BPMA belum solid. Manajemen BPMA harus memihak pada kepentingan Aceh dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerah ini. Maksud saya harus memiliki visi membangun Aceh, termasuk memperjuangkan kewenangan yang Aceh punya," jelas Rustam Effendi kepada Dialeksis.com, Selasa, (24/12/2019).

Dia menyebutkan dengan segala kewenangan dan potensi yang dimiliki Aceh, seharusnya BPMA dapat berbuat lebih untuk mewujudkan kepentingan daerah berjuluk serambi mekah ini. 

"Kewenangan ada, jalankan kewenangan itu. Perteguh itikad politik, perkuat komitmen. Jalani itu semua. Apalagi yang kurang, potensi ada, hak ada, kewenangan ada. Semua ada. Tinggal di kita, punya sikap gak," tandas dia.

Rustam kembali menyinggung aspek internal yang menurutnya menjadi salah satu faktor belum maksimalnya fungsi BPMA.

"Selama ini lebih banyak pada faktor internal. Mungkin dulu yang duduk disitu belum definitif. Disamping itu mungkin antar bidang belum solid sehingga visi yang ada tidak bisa diimplementasikan dengan hal hal yang ingin dicapai," tegas Rustam.

Ia melanjutkan, pasca terpilihnya kepala definitif, BPMA harus segera berbenah menyelesaikan segala persoalan manajemen yang belum selesai. Menurutnya, kunci dari semua ini ada di fungsi manajerial.

"Saat ini kan udah selesai (terpilihnya kepala definitif). Semuanya ada pada manajerial. Untuk apa ada kewenangan, untuk apa ada kekhususan, ada hak segala macam, sekian persen, tapi kalau manajerial lemah, leadershipnya lemah. Gak bisa itu," ujarnya.

Baca: BPMA Didesak Lakukan Evaluasi Internal

Pun demikian, ia berharap publik dapat memberi waktu kepada manajemen BPMA untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Rustam juga menyebutkan agar BPMA memenuhi semua struktur organisasi yang dibutuhkan, namun tetap memperhatikan aspek kompetensi, bukan mengutamakan koneksi.

"Saya pikir kita harus kasih waktu dulu, penuhi semua organ organ yang ada itu. Jangan lupa lihat kompetensi, jangan lihat koneksinya. Supaya dia tahu apa yang menjadi visi kita itu, sehingga aksi yang dibuat betul-betul mencapai visi. Kemudian bagaimana antar divisi itu solid, komandonya jalan. Jadi tergantung manajemen. Jangan lagi kita bergaduh, bersatu semua organ itu jadi sebuah batang tubuh yang kuat," terang dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah ini.

Lebih lanjut Rustam menjelaskan dengan dinamika yang kian berkembang, tantangan akan semakin kuat kedepan. Sumber daya yang akan mengisi BPMA, kata dia, harus memenuhi kualifikasi sehingga menjawab kompetensi.

"Jangan olah-olah. Penuhi kualifikasi sehingga menjawab kompetensi dan abaikan usul-usul koneksi, Gak boleh itu. Mesti profesional lah kita ini. Malu lah kita. Kewenangan ada, kekhususan ada, masak kita gak mampu," pungkas dia.

Menutup pembicaraan, Rustam menilai sebenarnya tidak ada persoalan di Aceh. Ia pun menyarankan agar semua pihak dapat membangun koordinasi dan komunikasi yang baik, baik kepada kepala daerah, maupun dengan pemerintah pusat.

"Sebenarnya tidak ada persoalan dengan Aceh ini. Semua ada. Lihat kewenangan aceh dan baik-baik dengan pusat. Main cantik lah, bangun komunikasi yang baik dengan pusat, saling menghargai. Pusat juga punya niat baik membangun Aceh. Tapi kita juga jangan olah-olah disini. Kemudian bangun koordinasi yang bagus dengan pak Plt Gubernur, saya kira kalau semua langkah sudah dilakukan, pasti jalan," tutup pengamat ekonomi Aceh Rustam Effendi.