DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang telah terjadi dalam sebulan terakhir di Aceh telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi masyarakat dan pemerintah setempat. 

Situasi karhutla yang semakin memprihatinkan ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret dalam mengantisipasi dampak lebih lanjut yang dapat membahayakan lingkungan dan kehidupan warga.

Monalisa, Koordinator Simpul Pantau Gambut Aceh, menyatakan bahwa saat ini perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan khusus untuk mengungkap penyebab terjadinya karhutla, termasuk mengidentifikasi pelakunya. Pemerintah diharapkan dapat bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam aktivitas pembakaran hutan dan lahan ilegal.

"Dalam sebulan terakhir, kita telah menyaksikan dampak buruk dari karhutla di Aceh. Tindakan cepat dan tegas diperlukan untuk mencegah lebih banyak kerugian bagi lingkungan dan masyarakat. Perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan khusus agar pelaku dapat diidentifikasi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Monalisa, kepada DIALEKSIS.COM, Senin (31/7/2023).

Kehadiran tim khusus yang terdiri dari berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, serta kelompok masyarakat dan lingkungan yang peduli, dianggap sangat penting dalam menangani masalah karhutla ini. 

Koordinasi yang baik antarinstansi dan kerjasama yang erat akan memungkinkan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap kebakaran sebelum meluas dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah.

“Dengan kejadian ini maka sudah terbukti bahwa sosialisasi pencegahan karhutla selama ini belum berjalan efektif, termasuk penyebaran pamlet dan papan peringatan dilarang membakar di lahan tertentu,” katanya. 

“Pemerintah Aceh harus menyusun anggaran khusus untuk mitigasi dan adaptasi bencana karhutla di Aceh, sehingga saat terjadi kebakaran dapat ditangani segera,” tambah Monalisa. 

Menurut Monalisa, perlu program khusus yang terencana dengan baik untuk penguatan kapasitas petugas terkait di daerah, khususnya di wilayah yang rawan bencana karhutla.

“Perlu adanya pembentukan unit/ kantor manggala daops agni di provinsi Aceh dan hal ini sudah mendesak mengingat angka kejadian karhutla di Aceh terus meningkat,” katanya. 

“Pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) mutlak diwajibkan di desa-desa yang rawan karhutla, khususnya di lahan - lahan gambut di Provinsi Aceh. Kolaborasi universitas dengan pemerintah serta NGO/ LSM harus ditingkatkan ntuk mengatasi hal ini,” pungkasnya.