Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani sedang memberikan penjelasan tentang aksi para mahasiswa yang melancarkan aksi di Kantor Gubernur Aceh. Foto Dok - dialeksis.com   

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh dinilai telah mendedikasikan diri sebagai pemberi harapan palsu (PHP) terhadap sejumlah persoalan di Aceh Singkil dan Subulussalam.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Himapas, Zazang Nurdiansyah kepada media, Minggu (24/02/2019).

Zazang menyebutkan, Pemerintah Aceh melalui kepala bagian Humas dan Media,  Saifullah Abdulgani atau biasa di kenal SAG pernah berjanji kepada puluhan mahasiswa di depan kantor Gubernur Aceh pada 17 Oktober 2018 silam bahwa Pemerintah Aceh akan menindaklanjuti hal ini dan melakukan evaluasi apabila PT Socfindo terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

"Setelah lebih empat bulan lebih terhitung sejak aksi mahasiswa dan pernyataan SAG tersebut tidak ada tindak lanjut apa-apa. Ini jelas-jelas namanya PHP," kata Zazang.

Sementara itu, ketua HPP Shaf Hasbi Bancin juga menyebutkan, sikap PHP yang dilakukan tersebut juga dialami oleh mahasiswa Subulussalam.

"Dulu (21/12/2018), mahasiswa Subulussalam yang tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Lae Soraya (Himalaya) melakukan aksi meminta agar kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan Keuchik Jambi Baru ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh. Kabag Humas dan Media Pemerintah Aceh juga menyatakan sudah menerima aspirasi mahasiswa dan berjanji akan menindaklanjuti. Namun nyatanya hingga detik ini kita tak melihat tindak lanjut yang jelas dari pemerintah Aceh. Ini fakta bahwa PHP yang dilakukan itu nyata," jelas Hasbi.

Mereka juga menilai selama ini Pemerintah Aceh kurang respon terhadap aspirasi masyarakat Singkil dan Subulussalam.

"Kita sudah lakukan aksi damai, kita sudah sampaikan persoalan masyarakat. Pemerintah Aceh katanya menerima dan menindak lanjuti, tapi nyata bulan berganti bulan juga tak terlihat tindak lanjutnya. Sehingga kami menilai apa yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Media Pemerintah Aceh tak lebih dari omong kosong dan PHP semata," ucap Zazang mengaku kesal.

Berikutnya, Hasbi mengatakan, jika pemerintah Aceh mengabaikan persoalan Singkil dan Subulussalam maka itu artinya Pemerintah Aceh tidak menganggap daerah tersebut bagian dari Aceh.

"Itu baru 2 (dua) contoh PHP belum lagi jika kita lihat lebih jauh, bisa saja PHP ini sudah lazim dilakukan untuk meredam mahasiswa atau masyarakat belaka," tambah Hasbi.

Pihaknya secara tegas meminta Pemerintah Aceh tak mengabaikan dan memandang sebelah mata persoalan Subulussalam-Aceh Singkil.

"Kami minta Pemerintah Aceh segera menindak lanjuti aspirasi masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jika pemerintah Aceh tidak sanggup memperhatikan Subulussalam-Singkil, maka lepaskan saja ke Sumut, mungkin disana ada keadilan itu," imbuh Zazang. (h)