DIALEKSIS.COM | Aceh - Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi pejabat di kalangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan Rumah Sakit Umum Daerad dr Zainal Abidin (RSUDZA) Aceh. 

"Yang kedua, selain eselon II, kita juga ingin pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kinerja di BPKS Aceh dan RSUDZA," kata Alfian kepada wartawan dialeksis.com, Kamis (4/5/2023).

Menurut Alfian, pejabat di BPKS harus dievaluasi karena masalah internal yang ada.

"BPKS itu harus dievaluasi karena yang kita tahu kan bahwa ada masalah di internal mereka, lebih baik kan dievaluasi agar semakin baik pengelolaannya," katanya.

Mengenai RSUDZA, Alfian merekomendasi kepada Pemerintah Aceh untuk menggantikan kepala Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Selama ini, banyak persoalan yang muncul terhadap kinerja pejabat di lingkungan rumah sakit elit Pemerintah Aceh tersebut. 

"RSUDZA itu juga harus dievaluasi, malah kita merekomendasi kepala rumah sakit patut diganti. Kita juga percaya kepada persoalan yang selama ini sudah muncul ke publik dan juga tidak muncul ke publik yang itu sudah dimiliki catatan penting yang itu ada di pemerintah Aceh. Kita meyakini itu," ujarnya. 

Alfian berharap proses mutasi dan rotasi pejabat ini dilakukan dengan profesional dan tidak asal tunjuk. Ini diharapkan untuk memperbaiki tata kelola birokrasi di Pemerintahan Aceh.  

"Kalau ini tidak dilakukan saya pikir publik akan menilai bahwa posisi Penjabat Gubernur Aceh sekarang tidak bisa melakukan perubahan apapun terutama terhadap tata kelola pemerintahan Aceh yang lebih baik," pungkasnya. [NH]