DIALEKSIS.COM |Banda Aceh - LSM lingkungan yang berada di Aceh dan Sumatra Utara telah melakukan black campaign (kampanye hitam). Aksi mereka telah merugikan masyarakat. Para LSM ini mengatasnamakan lingkungan dan orang hutan.

Hal itu diungkapkan Plh Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Aceh, Iqbal Pieng, menjawab Dialeksis.com, Rabu (3/4/2019) via selular, sehubungan dengan adanya keluhan beberapa pengusaha atas sikap LSM lingkungan. " LSM ini melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat," sebut Iqbal.

Di Aceh Barat dan Nagan Raya, Tampur Gayo Lues, Batang Sitoru Tapsel, sebut Iqbal, LSM ini melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat. Yayasan Ekosistem Leuser (YEL) berkantor di Medan yang didukung PanEco, sebuah LSM dari Swiss, melakukan kampanye lingkungan dengan isu kepunahan orang hutan.

Isu yang dilontarkan LSM ini menurut Iqbal, diakitkan dengan kegiatan perkebunan sawit rakyat. Perkebunan, perusahaan, mereka juga mengkaitkan pembangunan proyek nasional startegis (PSN) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Kampanye hitam itu sudah sangat merugikan rakyat. Kampanye hitam atas produk sawit yang dihasilkan di bumi ini, telah mengakibatkan Uni Eropa menolak hasil sawit. Mereka juga melakukan kampanye hitam terhadap Proyek startegis, sebut Iqbal.

"Pemerintah tidak boleh diam menyikapi persoalan ini. Pemerintah harus melakukan audit aliran dana mereka secara komprehensif. Kita tidak mau negeri kita dijelekan, rakyat dijadikan korban, mereka pergunakan dana dari asing," kata Iqbal.

"Pemerintah harus tau, dari mana saja sumber dana mereka. Dari lembaga mana saja dan dari perusahaan apa saja sumber dana mereka," sebut Plh Kadin Aceh ini.

Iqbal Pieng menaruh curiga terhadap aktifitas LSM ini merupakan bagian dari skenario negara asing, terutama Eropa dan Amerika, untuk merusak nama Indonesia." Sumber dana mereka dari sana".

Pemerintah juga harus melakukan pemeriksaan terhadap personal LSM ini, seperti PanEco dan YEL, khususnya yang masih warga negara asing (WNA). Iqbal mencurigai dokumen mereka tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan di Indonesia.

"Apa tujuan mereka dengan menggunakan visa turis, berkunjung ke desa desa, kemudian melakukan provokasi masyarakat, agar melakukan penolakan pembangunan proyek stategis nasional," Tanya Iqbal.

Kegiatan mereka telah menggangu beberapa proyek stargetis nasional. Seperti PLTA Tampur dikabupaten Gayo Lues, dan PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan. Proyek strategis saja mereka berani ganggu, apalagi yang lain.

Padahal, sebutnya, PSN dibangun untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Satu hal lagi, ketika pemerintah menetapkan proyek strategis, tentulah terlebih dahulu melalui kajian lingkungan secara menyeluruh, yang melibatkan institusi kompeten.

Seharusnya proyek strategis itu didukung, bukan diganggu dengan cara melakukan kampanye hitam tentang ancaman kepunahan orang utan dan kerusakan lungkungan. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan," kata Iqbal.

Demikian dengan persoalan sawit, Iqbal sangat menyesalkan sikap LSM ini yang sudah menjelekan kualitas sawit di negeri ini, sehingga Uni Eropa menolak sawit dari Indonesia. Padahal sawit di Indonesia merupakan sumber utama produksi minyak dunia.

Saat ini, Malaysia dan Indonesia adalah penguasa pasar produk kelapa sawit, yaitu Crude Palm Oil atau CPO, dimana 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Indonesia berada diurutan pertama menguasai 36 juta Metrix Ton dan menyumbang di antara 1,5 - 2,5 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB).

Namun sayangnya pihak LSM ini yang turut menyertakan LSM local Aceh, sudah menjelekan kualitas sawit di negeri ini. Mereka melakukan kampanye, sebut Iqbal melaluli pelatihan atau penguataan SDM pada LSM Lokal, memberikan pelatihan teknik advokasi dengan melibatkan masyarakat secara luas untuk melakukan penolakan pada perkebunan sawit.

"LSM lokal ini juga dibekali pendanaan agar dapat melakukan investigasi dan upaya advokasi. Lingkup kegiatan LSM Lokal ini sifatnya terbatas dan jarang sekali melibatkan pihak kampus yang justru memiliki data dan analisis lebih komprehensif, " jelasnya.

Seharusnya pihak kampus dilibatkan, karena data dan analisis mereka lebih komprehensif, namun pihak LSM ini tidak melakukan upaya itu. Kampus ditinggalkan. Mengapa pihak LSM ini lebih membela kepentingan pihak luar daripada kepentingan nasional, tanya Iqbal.

"Aksi-aksi yang sangat tidak nasionalis ini harus segera dihentikan. Para oknum itu lebih memilih menjadi mata-mata asing ketimbang memperjuangankan kepentingan saudara-saudara kita di pedalaman," jelasnya.

Untuk itu, Iqbal meminta pemerintah melakukan audit terhadap LSM ini, demi kemaslahan masyarakat dan negara ini. Demi berjalanya sejumlah proyek strategis dan membantu pengidupan ekonomi masyarakat. (Baga)