[Foto: IST]

DIALEKSIS.COM | Pidie - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Sigli dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Pidie gelar Lokakarya Program KOTAKU dengan tema 'Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh' di Aula Cempaka Inn Syariah, Pidie, Selasa (30/11/2021).

Koordinator KOTAKU Kota Sigli, Muhammad Adi Iswandy Ssos mengatakan, program KOTAKU merupakan respons langsung terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dirancang untuk peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh dengan mempertahankan prinsip -prinsip yang mengedepankan upaya memperkuat peran pemerintah daerah dan masyarakat. 

Program KOTAKU, kata dia, merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung 'Gerakan 100-0-100', yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

"Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah. Program KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat," sebut Adi Iswandy kepada reporter Dialeksis.com.

Ia berujar, saat ini penetapan luasan kumuh Kabupaten Pidie dalam SK Kumuh tahun 2021 yaitu meliputi 65 gampong, 10 Kecamatan dengan luasan 294,3 Ha yang tersebar dalam Kabupaten Pidie.

"Identifikasi kekumuhan tetap dilakukan mengacu pada Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018, dan tentu hal ini juga menjadi perhatian bersama pemerintah Kabupaten Pidie dalam menangani penurunan angka luasan kumuh setiap tahun melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap SKPK terkait serta sektor lainnya melalui kolaborasi penanganan kumuh dan harapan bersama juga melalui pemerintah pusat dalam penanganan pengurangan kumuh khususnya di Kabupaten Pidie," ucapnya.

Terkait penanganan kumuh di Kabupaten Pidie, menurutnya perlu ada sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan penanganan kumuh di daerah berjalan selaras dan komprehensif serta dilakukan secara kolaborasi.

Adi Iswandy berharap, dengan adanya lokakarya itu, kolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya bisa terwujud, terutama komitmen yang sudah terbangun melalui SKPK dan program sektor lainya. 

Dikabarkan, acara Lokakarya ini dihadiri oleh berbagai unsur stakeholder, mulai dari Plt Assisten II Setdakab Pidie dan dihadiri oleh Dinas Perkim, Dinas DPMG serta Kepala SKPK lainnya.

Juga ikut hadir Kabag Dalam Lingkungan Setdakab Pidie, Pokja PKP Pidie, Camat kota Sigli, Universitas Jabal Ghafur, Bank Aceh Cabang Sigli, Forum Keuchik Kota Sigli, Forum BKM Kota Sigli serta para tamu undangan lainnya.