Sekretaris Panglima Laot Provinsi Aceh, Oemardi. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tercatat bahwa rata-rata nelayan di Aceh untuk saat ini masih belum mengantongi asuransi jiwa dan kecelakaan kerja, sehingga tiap kali mengalami musibah para nelayan ini harus mengeluarkan biaya pribadi untuk berobat dan memperbaiki kerusakan kapal. 

Sekretaris Panglima Laot Provinsi Aceh, Oemardi mengatakan, pada dasarnya para nelayan di Aceh pernah memiliki asuransi jiwa dan kecelakaan kerja yang dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, lanjut dia, program tersebut telah berakhir. Pada waktu itu, masyarakat nelayan mengharapkan adanya upaya perpanjangan BPJS nelayan dari pemerintah daerah, khususnya yang ada di tingkat kabupaten/kota.

“Pada waktu itu, apa yang diharapkan masyarakat nelayan tidak terpenuhi seperti yang diharapkan. Sehingga para nelayan tidak bisa memperpanjang masa pakai BPJS dan akhirnya BPJS-nya mati,” ujar Oemardi kepada reporter Dialeksis.com, Banda Aceh, Rabu (21/9/2022).

Hal ini, tegas dia, terjadi karena pemerintah daerah tidak menjadikan asuransi jiwa dan kecelakaan kerja para nelayan sebagai program daerah, sehingga asuransi yang dulunya ada berhenti dan tak bisa lanjut.

“Tentu hal ini sangat kita sayangkan. Seharusnya para nelayan ini bisa dibantu. Apalagi saya rasa preminya juga tidak besar,” tutur Oemardi.

Di samping itu, Sekretaris Panglima Laot ini juga berpesan supaya pemerintah daerah mau menyambung BPJS ketenagakerjaan nelayan.

“Kita berharap kalau bisa pemerintah bisa menyambung program BPJS ketenagakerjaan nelayan ini. Sehingga nelayan bisa terlindungi kalau dia seumpama terjadi musibah di laut,” tutup Oemardi.(Akh)