DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sebuah fakta baru terungkap proses kejangalan pada pekerjaan pengerasan dan perluasan jalan yang menghubungkan Gampong Lancok Ulim dengan Gampong Blang Mee Barat, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen.

Paket pekerjaan tersebut dikerjakan dengan kualitas buruk, Rekanan beralasan disebabkan situasi banjir saat proses pekerjaan. Sementara pihak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rakyat (Perkim) Aceh, Rusli tidak dapat menunjukan foto pekerjaan saat situasi banjir.

"Foto saat banjir hana, yang na foto saat teugoh dikerja," kata Rusli saat dikonfirmasi Dialeksis.com, Rabu (20/9/2023).

Sebagaimana diberitakan Dialeksis.com sebelumnya, paket pekerjaan pengerasan jalan Gampong Lancok Ulim dan Blang Mee Barat, Kecamatan Pandrah yang didanai dengan APBA Tahun Anggaran 2022 sebanyak Rp 528 juta dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rakyat (Perkim) Aceh yang dikerjakan oleh CV MOXIV PRATAMA belum genap satu tahun sudah mulai rata kembali seperti tanah dasar, begitu material subbase yang dipakai sudah rata seperti tanah dasar dan menipis. Pekerjaan diduga dikerjakan cilet-cilet (asal jadi).

Dikonfirmasi Dialeksis.com, Rekanan pelaksana kegiatan tersebut, Andre, menjelaskan proses pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat banjir bulan Desember 2022 lalu.

Andre mengatakan, dilokasi pekerjaan tersebut pernah digenangi banjir. Meskipun demikian katanya, paket pekerjaan tersebut ia mengklaim sudah mengerjakannya sesuai.

"Saya rugi di item pekerjaan tersebut, karena banyak sekali item pekerjaan diluar RAB yang kami kerjakan. Pihak Gampong minta dibangun talut, padahal talut tersebut diluar RAB. Karena menjaga hubungan dengan dinas kami sahuti permitaan gampong,"kata Andre rekanan pelaksana dari CV Moxiv Pratama, Selasa,(19/9/2023) kepada Dialeksis.com.

Benarkah alasan Andre ia merugi dan kondisi dilapangan saat pekerjaan situasi banjir, sementara pihak Perkim Aceh tak dapat menunjukan foto situasi banjir saat pekerjaan ? Ini masih menimbulkan pertayaan bagi masyarakat yang diberikan kewenangan mengawasi anggaran APBA.