Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas. Foto: Net

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Terkait dugaan persekongkolan antara PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh yang memenangkan PT Blitz sebagai pemenang tiga paket tender besar secara bersamaan senilai Rp 148 miliar, masih menjadi tanda tanya publik di Aceh. 

Pasalnya, pihak PLN UID Aceh hingga saat ini belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait indikasi tersebut. 

Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memenangkan tiga proyek tender secara bersamaan dapat menjadi indikasi adanya praktik persekongkolan tender, khususnya jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi atau ketentuan yang berlaku.

“Misalnya, jika terdapat persyaratan yang mengarah hanya pada satu perusahaan, sehingga mereka menjadi satu-satunya yang bisa memenangkan tender, atau adanya indikasi bahwa Pokja memberikan informasi awal kepada calon pemenang, memungkinkan mereka untuk mempersiapkan penawaran terlebih dahulu,” ujar Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas kepada Dialeksis, Senin (24/2/2025). 

Namun demikian, lanjutnya, untuk memastikan hal tersebut, diperlukan investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, silakan melapor ke KPPU. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Aceh, Isova Darma turut mendesak PLN UID Aceh untuk membatalkan tender tersebut. 

Isova menilai PT Blitz telah melanggar sejumlah regulasi yang mengatur ketenagalistrikan di Indonesia. 

Isova menjelaskan bahwa perusahaan ini telah memenangkan tiga proyek besar, yakni di PLN UP3 Meulaboh di Simeulue senilai Rp47 miliar, PLN UP3 Lhokseumawe di Bireuen senilai Rp46 miliar, dan PLN UP3 Lhokseumawe di Takengon senilai Rp55 miliar. Total nilai ketiga proyek itu mencapai Rp148 miliar.

Menurut Isova, PT Blitz, yang tergolong dalam kategori perusahaan menengah berdasarkan klasifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, hanya diperbolehkan mengerjakan satu proyek besar dalam waktu bersamaan. 

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2021, yang dengan tegas melarang perusahaan menengah untuk menangani lebih dari satu proyek berskala besar secara bersamaan. Oleh karena itu, kemenangan PT Blitz dalam tiga proyek sekaligus dinilai telah melanggar aturan tersebut.

Selain itu, Isova juga mengungkapkan adanya pelanggaran terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT Blitz, yang mengatur bahwa perusahaan dengan kualifikasi menengah hanya diizinkan mengerjakan proyek dengan nilai maksimal Rp50 miliar. Namun, kenyataannya, total nilai tiga proyek yang dimenangkan PT Blitz jauh melebihi batas yang diizinkan, yakni mencapai Rp148 miliar. Ini menunjukkan bahwa PT Blitz juga melanggar ketentuan yang berlaku dalam SBU.

Sementara itu, Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Aceh, Lukman Hakim menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan kajian lebih mendalam terkait permasalahan ini. 

“PLN saat ini masih dalam tahap pengkajian dan sedang menunggu hasil diskusi lebih lanjut dengan manajemen,” ujar Lukman kepada Dialeksis.com, Selasa (18/2/2025).