DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kaukus Peduli Aceh (KPA) mendukung langkah Ketua Umum PA  Muzakir Manaf dan Wali nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud untuk segera merealisasikan bendera Aceh dengan kombinasi perjuangan dan kejayaan.

"Kombinasi Bulan Bintang dan Alam Pedeung yang dinyatakan oleh Mualem dan Wali Nanggroe adalah jalan tengah untuk segera mewujudkan bendera Aceh di tengah-tengah masyarakat yang telah lama menunggu aksi nyata dari para elit Aceh. Kita mendukung langkah bijak tersebut, dan berharap segera diwujudkan," ungkap koordinator KPA, Muhammad Hasbar Kuba kepada media, Jum'at (16/08/2019).

Menurut Hasbar, usulan Mualem dan Wali Nanggroe menambahkan alam peudeung pada bendera Aceh adalah langkah yang tepat. Yang diusulkan bukan merobah tapi menambahkan alam peudeung yang juga dirindukan masyarakat Aceh sebagai bentuk mengakomodir aspirasi mayoritas rakyat.

"Kita bisa melihat kombinasi kekuatan filosofi dari bentuk bendera baru yang diusulkan.  Bulan bintang jadi simbol perjuangan, alam peudeung sebagai simbol kejayaan. Sehingga dapat dimaknai bendera Aceh itu merupakan simbol perjuangan menuju kejayaan Aceh, seperti masa zaman Iskandar muda" jelasnya.

Namun demikian, KPA berharap hal ini dapat diwujudkan segera tanpa menunda-nunda dan colling down lagi.

"Wali Nanggroe sudah sepakat, eks panglima GAM sudah sepakat, jadi kita berharap usulan itu jadi win solution untuk menyegerakan wujud bendera yang kita rindukan itu. Jadi, jangan lagi ada kerinduan masyarakat yang tak terakomodir pasca 14 tahun MoU Helsinki ditandatangani," cetusnya.

Sesalkan Sikap Pribadi Ketua Komisi I DPRA

Sementara itu, KPA juga menyayangkan jika masih ada pihak yang mencari sensasi di hari perdamaian Aceh.

"Kejadian yang diungkapkan ketua komisi I DPRA seakan menunjukkan bahwa dia adalah korban dalam memperjuangkan bendera Aceh. Justeru, semestinya sebagai ketua Komite I Azhari Cagee harus malu karena gagal memperjuangkan bendera Aceh sehingga terus menerus colling down," sesalnya.

Pihaknya berharap, semua pihak berbesar hati dan mengakomodir semua harapan masyarakat Aceh terkait bendera dan simbol Aceh.

"Jalan tengah yang telah diusulkan Mualem dan Wali Nanggroe sangatlah bijak, namun kita menyayangkan masih ada drama dari anggota DPRA yang hendak berakhir masa jabatannya itu. Ini sudah 14 tahun perdamaian Aceh masih mencari sensasi berbau polemik?? Sudah berapa lama persoalan bendera ini tanpa kejelasan, siapa yang bertanggung jawab,  DPRA tak boleh terus menerus memainkan peran antagonis mengatasnamakan rakyat di tengah solusi kongkret dari carut marut persoalan bendera ini. Ketika banyak tokoh dan rakyat menyuarakan bendera Alam Peudeung, kemana Azhari Cage yang katanya menampung aspirasi rakyat. Sudahlah jangan lagi ada wakil rakyat yang over acting, rakyat Aceh sudah lelah," tambahnya.

Hasbar berharap polemik dan nuansa kekacauan di Aceh hendaknya segera diakhiri.

"Sudah 14 tahun perdamaian Aceh, mari bersama-sama mencari jalan keluar terbaik untuk Aceh, bukan malah mencari sensasi belaka yang kesannya tak elok di depan publik. Sudahlah, kita akhiri pola-pola tak elok itu, saatnya tuntaskan persoalan bendera ini, dan mari fokus untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat," imbuhnya. (rel)

Rakyat Aceh, menurut KPA, sudah terlalu lama terkatung-katung dengan polemik bendera ini.

"Tuntaskan segera persoalan ini, atau sejarah akan menuliskan dan dipahami oleh anak cucu bahwa persoalan bendera tak tuntas karena elit terus bersandiwara dan rakyat jadi korbannya. Kalau memang Ketua Komisi I DPRA Azhari Cagee dipukul polisi, maka tinggal minta visum saja lalu tempuh jalur hukum, sehingga terbukti bukan cari sensasi, seperti sensasi-sensasi lama dan basi yang pernah dilakukan, misalkan Azhari Cagee pernah menantang potong jari tangan, tapi ketika Gubernur Aceh non aktif  Irwandi jumpa Azhari Cage, buktinya tak ada telunjuknya yang dipotong, sehingga disentil Irwandi kala itu di media sosial. Jadi sensasi untuk semata-mata viral seperti itu kita harap-harap maklum ajha," pungkasnya.