Koordinator MPO, Syakya. [Foto: Dialeksis]

DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Kondisi Aceh saat ini dibawah kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah menurut kami cenderung jalan ditempat bahkan bisa dikatakan setback. Selama tiga tahun Aceh dibawah kendali Nova hampir tidak ada pencapaian yang bisa dibanggakan oleh rakyat.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator MPO, Syakya kepada Dialeksis.com, Sabtu (04/09/2021) mengatakan, secara politik Pemerintah Aceh lebih sering terjebak konflik dengan DPRA sebagai mitra kerja. Seharusnya mereka mempraktikkan relasi harmonis agar bisa bersinergi dan fokus mengurus agenda strategis yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Namun realitasnya mereka lebih banyak mempertontonkan perselisihan diantara mereka. Hal ini terkait erat dengan kualitas komunikasi politik Gubernur Nova yang sangat buruk. 

"Secara ekonomi Aceh juga semakin tertinggal dari provinsi-provinsi lainnya. PDRB kita masih tergolong sangat rendah. Itupun masih mengandalkan government expenditure (belanja pemerintah) sebagai penyumbang utama," ucapnya kepada Dialeksis.com.

Dirinya menyampaikan, perekonomian Aceh sangat rapuh karena tingkat ketergantungan pada belanja pemerintah sangat tinggi. Pemerintah Aceh gagal mengkapitalisasi APBA untuk mendongkrak sektor ekonomi rakyat. Dengan kata lain tingkat multiplier effect dari belanja Pemerintah Aceh sangat rendah. Akibatnya pendapatan per kapita Aceh merupakan yang terendah di Sumatera. 

"Dan ini selaras dengan data yang dirilis BPS yang menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera," sebutnya.

Syakya mengatakan, Selain itu Gubernur Nova juga gagal dalam upaya penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya. Hal ini bisa dilihat dari trend kasus positif di Aceh yang tergolong masih tinggi. Padahal daerah lain trend-nya sudah menurun tajam. 

Lanjutnya, "Ini membuktikan bahwa Pemerintah Aceh dibawah Gubernur Nova tidak memiliki strategi dan skema penanggulangan Covid-19 yang sistematis dan terukur. Mereka cenderung merespon dan melaksanakan kegiatan penanggulangan Covid-19 secara sporadis. Sementara 3 T (tracing, tracking, treatment) tidak pernah dilaksanakan secara serius," tukasnya.

Ia menjelaskan, akibatnya angka positivity rate Aceh menjadi yang tertinggi secara nasional. "Sementara Satgas Covid-19 Aceh kesannya hanya rilis-rilis data saja setiap hari. Belum lagi penanggulangan dampak sosial dan dampak ekonomi yang tidak pernah disentuh oleh Pemerintah Aceh," jelasnya.

Lebih lanjut Ia mengaskan, hal ini dibuktikan dengan kebijakan membatalkan penyaluran Bansos dan dana pemberdayaan ekonomi 1,5 yang telah dianggarkan dalam refokusing APBA 2020 lalu. 

"Parahnya, ditengah banyaknya persoalan terkait upaya penanggulangan Covid-19 Gubernur Nova nyaris tak pernah bersuara. Harusnya ia memimpin langsung perang melawan Corona. Hadir berbicara dihadapan rakyat terkait dengan berbagai kebijakan penanganan Covid-19 beserta dampaknya," tegasnya

Syakya menegaskan, yang terjadi Gubernur Nova malah Gubernur Nova lebih menyibukkan diri dengan agenda politik dan lobi-lobi investasi. Sehingga menimbulkan kesan, Pemerintah Aceh selama ini cenderung berjalan secara auto pilot, tanpa pemimpin!. [ftr]