Ketua PW Muhammadiyah Aceh, A. Malik Musa, SH, M.Hum. Foto: net

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) telah mengumumkan keputusannya untuk menarik seluruh dana unit bisnis dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Keputusan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Agung Danarto pada 30 Mei 2024 dan diumumkan melalui memo dengan nomor 320/I.0/A/2024.

Berdasarkan jejak digital, diketahui bahwa penarikan dana Muhammadiyah telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya, Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah (Jateng) menarik dana lebih dari Rp 800 miliar, dan sebelumnya Muhammadiyah Yogyakarta dan Bantul juga melakukan hal serupa.

Untuk memastikan situasi di Aceh, Dialeksis.com, Rabu (26/6/2024) menghubungi Ketua PW Muhammadiyah Aceh, A. Malik Musa, SH, M.Hum. Menurutnya, kondisi keuangan Muhammadiyah Aceh berbeda dengan provinsi lain yang telah menarik dananya. Jumlah kas Muhammadiyah Aceh masih relatif besar, namun tidak sangat besar, sehingga penarikan dana dari BSI Aceh tidak akan berdampak signifikan.

"Kebanyakan kondisi Muhammadiyah di luar Jawa tidak memiliki saldo yang sangat besar, sehingga penarikan dana dari BSI di masing-masing provinsi, termasuk di Aceh, tidak akan memiliki pengaruh besar," jelasnya kepada Dialeksis.com.

A. Malik Musa menambahkan bahwa meskipun secara organisasi saldo tidak besar, kampus dan sekolah Muhammadiyah di Aceh memiliki rekening tersendiri. Oleh karena itu, Muhammadiyah Aceh sedang mengembangkan unit bisnisnya agar memiliki kas yang besar, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata kepada organisasi serta masyarakat Aceh secara menyeluruh.

"Muhammadiyah Aceh berkomitmen penuh untuk memberikan dampak pada syiar agama serta membantu urusan sosial masyarakat, sejalan dengan visi dan misi keorganisasian Muhammadiyah," pungkasnya.