Komisi V DPRA melakukan sidak ke RSUDZA Banda Aceh, Senin (5/6/2023). (Foto: dialeksis.com/Sammy)

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, Senin (5/6/2023) siang.

Dalam sidak tersebut, Komisi V DPRA mengunjungi ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Salah seorang keluarga pasien di IGD, Marhamah dari Lhokseumawe mengeluhkan kondisi suaminya yang belum mendapatkan ruang rawat inap di rumah sakit tersebut sehingga masih harus berbagi tempat dengan pasien lain di ruangan IGD.

Kemudian, Komisi V DPRA juga melakukan sidak ke ruangan unit transfusi darah, loket pengambilan obat, gudang penyimpanan obat, dan dapur rumah sakit.

Selain itu, Komisi V juga melakukan sidak ke ruangan rawat inap pasien layanan eksekutif Zamzam 2 di mana ditemukan ada empat unit kamar yang berstatus rusak karena air conditioner (AC)-nya tidak berfungsi lagi.

Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani dalam sidak tersebut mengatakan kondisi objektif yang ada di RSUDZA, seperti misalnya di IGD untuk pelayanannya harus ditingkatkan lagi.

"Memang banyak pengaduan sekarang mengenai pelayanan masyarakat di RSUDZA. Ini menjadi atensi khusus dan kita akan meminta Pemerintah Aceh untuk memberikan perhatian khusus kepada RSUDZA karena ini kan rujukan 23 kabupaten/kota di Aceh. Dan temuan kita bisa jadi evaluasi bagi Pemerintah Aceh sejak empat atau lima bulan lalu sudah jadi temuan juga," ujar M Rizal Falevi Kirani kepada para wartawan usai melakukan sidak di RSUDZA, Senin (5/6/2023).

Dia menambahkan, pihaknya merasa kecewa dengan berbagai temuan dalam sidak tersebut seperti masih kurangnya pelayanan di loket antri obat, kamar pasien yang rusak, kurangnya tenaga medis untuk transfusi darah, dan lain sebagainya.

"Jauh sebelumnya sudah kita ingatkan, misalnya seperti AC di kamar pasien itu sudah lama kita ingatkan. Dan kita tahu bersama RSUDZA punya dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang memadai dan bisa diperbaiki. Kita akan memanggil Pemerintah Aceh untuk menanyakan keseriusan terkait pembenahan dan tatakelola RSUDZA," kata Rizal Falevi. [sam]