Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Aceh di Merduati, Banda Aceh, Rabu (1/10/2025). Dokumen Nurchalis untuk Media dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Aceh di Merduati, Banda Aceh, Rabu (1/10/2025).
Sidak ini digelar untuk meminta penjelasan langsung terkait penyebab gangguan listrik yang telah membuat sejumlah wilayah Aceh gelap gulita selama lebih dari dua hari.
Dalam sidak tersebut, hadir Ketua Komisi III DPRA Aisyah Ismail alias Kak Iin, Sekretaris Hadi Surya, serta anggota komisi lainnya yaitu Eddi Shadiqin, Nurchalis, Hasballah, dan Armiadi.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRA, Nurchalis, S.P., M.Si., yang akrab disapa Cut Ngoh, mengatakan bahwa sidak ini untuk menjawab keresahan masyarakat Aceh akibat pemadaman listrik yang berlangsung lebih dari dua hari.
"Kami ingin memastikan apa penyebab sebenarnya dan kapan listrik bisa normal kembali. Karena kami juga terus-terusan ditanya oleh masyarakat,” kata Nurchalis saat dihubungi media dialeksis.com melalui WhatsApp, Rabu, 1 Oktober 2025.
Menurutnya, pemadaman listrik berkepanjangan telah melumpuhkan aktivitas warga, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah. Banyak peralatan elektronik rumah tangga hingga mesin usaha yang rusak akibat gangguan ini.
Dalam pertemuan dengan pihak UP2D Aceh, Nurchalis meminta PLN untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai penyebab gangguan dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan.
“Kami menanyakan langsung kenapa gangguan ini bisa mepet dan lama. Apakah murni human error, masalah mesin, atau ada faktor operasional lain. Semua itu harus ada ketentuan dan publikasi jelas, jangan membuat masyarakat terus bertanya-tanya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sistem transmisi listrik Aceh yang terintegrasi dan nyaman. “PLN harus segera berupaya membangun jaringan transmisi yang lebih andal dan terintegrasi di seluruh Aceh. Sistem kita harus nyaman, karena energi sangat berpengaruh pada investasi dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Nurchalis mengingatkan bahwa krisis listrik di Aceh berdampak luas pada roda ekonomi. Banyak UMKM merugi, dan investor pun menaruh tanda tanya besar terhadap stabilitas energi di daerah ini.
“Investor melihat Aceh katanya punya cukup pasokan, tapi kenyataannya listrik sering padam. Ini membuat kepercayaan publik dan investor terganggu. PLN harus segera berbenah dalam hal pelayanan, karena listrik adalah kunci ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Nurchalis juga menyinggung peran PLTU Nagan Raya yang saat ini lagi perbaikan sehingga mengganggu kelistrikan Aceh. Ia mendesak PLN untuk mengevaluasi serius manajemen unit tersebut.
“Kejadian seperti ini sudah berulang, terlebih saat-saat jelang bulan puasa atau momentum penting lainnya. Kami minta PLN UID Aceh melakukan evaluasi terhadap manager unit PLTU Nagan Raya, karena gangguan ini sangat merugikan masyarakat dan UMKM,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa PLN harus bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada masyarakat. “Kejadian ini harus menjadi evaluasi besar agar tidak terulang di kemudian hari. PLN juga harus memberi kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian,” katanya.
Ia meminta kepada PLN agar segera menormalkan listrik di Aceh, memperbaiki sistem, serta meningkatkan transparansi informasi kepada publik.
“Intinya, masyarakat Aceh tidak boleh terus-menerus menjadi korban. PLN harus berbenah total, atau masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan,” pungkas Nurchalis.
.jpg)
Sebelumnya
