Sejumlah mahasiswa dan pemuda Aceh yang tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) menggelar aksi unjuk rasa di Yogyakarta

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) mendesak kementerian ESDM dan BKPM untuk mencabut dan membatalkan semua izin yang telah dikeluarkan terkait tambang yang bermasalah di Aceh.

Demikian rilis KMPAN yang diterima Dialeksis.com hari ini, Jumat, (12/4) sore. 

Sebelumnya, Sekjen KMPAN Fadhli Espece mengatakan, mahasiswa dan pemuda Aceh yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, khususnya pulau Jawa dan Sumatera, menggelar aksi serentak pada hari ini, Jumat, (12/4). Ia menyebutkan aksi ini diselenggarakan di kota-kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, dan Malang untuk menolak PT. EMM dan usaha tambang lainnya yang terindikasi bermasalah.

"Aksi ini juga merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Aceh dalam menjaga kekayaan alam dari para perampok dan perompak yang selalu siaga untuk menghisap warisan kekayaan alam dari bumi Aceh," terangnya. 

Aksi KMPAN di Yogyakarta.

Fadli melanjutkan, tidak diterimanya gugatan Walhi di PTUN terkait izin tambang PT. EMM adalah sinyal bahwa kondisi agraria Aceh saat ini masih terancam. Belum lagi, sambungnya, banyak perusahaan-perusahaan tambang lainnya yang berpolemik dan terindikasi bermasalah, sehingga hal ini sama sekali tidak bisa dibiarkan.

"Kita harus segera bertindak dan tidak boleh ditinggal diam," tegasnya.

Dia melanjutkan, Kementerian ESDM yang notabenenya pemegang otoritas terhadap pemberian izin eksploitasi pertambangan dan BKPM yang menerbitkan izin usaha pertambangan perlu lebih cermat dalam memperhatikan kekhususan Aceh sebagai daerah istimewa.

"MoU Helsinki dan UUPA sebagai ruh dari perdamaian Aceh harus dihormati agar tidak menjadi bumerang yang dapat menimbulkan gejolak di kemudian hari," ucap Fadli.

Menurutnya, apa yang terjadi hari ini merupakan sedikit dari sekian banyak persoalan yang akan terus muncul akibat belum tuntasnya paket aturan dari UUPA. Ini harus menjadi perhatian semua pihak untuk merealisasikan seluruh poin yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Dia pun menegaskan, jika pemerintah pusat masih mengabaikan aspirasi ini, dia bersama teman-temannya siap mengepung Jakarta. 

"Jika Pemerintah Pusat nekat dengan nafsu menguasai kekayaan Aceh, kami KMPAN yang terdiri dari 11 presidium di seluruh Indonesia siap mengepung Jakarta menuntut pencabutan izin tambang PT yang bermasalah," tegasnya. 

Dia juga mengapresiasi sikap Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang berdiri bersama rakyat. Dia menyebutkan, hal ini merupakan babak baru perjuangan masyarakat Aceh untuk bersama-sama mengarahkan 'meriam' ke Jakarta.

"Kita tidak akan pernah membiarkan pihak asing memperkosa kekayaan alam Aceh secara diam-diam apalagi terang-terangan," tutur Fadli.

Melalui kesempatan ini, ia juga mengecam tindakan represif oknum aparat kemanan yang terjadi di kantor Gubernur beberapa waktu yang lalu, ditambah lagi adanya indikasi upaya penghadangan terhadap laju massa dari daerah menuju Banda Aceh untuk menolak PT. EMM.

"Kita meminta semua pihak terkait untuk segera mengusut tuntas dan menindak oknum-oknum yang terlibat, agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang, karena ini mencederai prinsip demokrasi kita yang menjamin kebebasan berekspresi di ruang publik," ucapnya.