DIALEKSIS.COM | Aceh Singkil - Banyak informasi masyarakat Aceh mengarahkan dan mengklaim gagalnya investasi Uni Emirat Arab disebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang tidak pro aktif maupun serius mewujudkan investasi UEA di daerahnya.

Memastikan kebenaran informasi itu, Dialeksis.com mengkonfirmasi langsung ke Pj Bupati Aceh Singkil, Azmi, MAP. 

Azmi mengungkapkan sejumlah fakta penyebab batalnya investasi pihak dari Uni Emirat Arab (UEA) di Pulau Banyak Aceh Singkil. 

Pertama, kata Azmi, investor UEA meminta untuk diberikan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bagi investor atau tax holiday. 

Kedua, lanjut Azmi, di wilayah Kepulauan Banyak itu sebagian masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA), lalu kebetulan ada beberapa pulau yang diminati itu masuk ke dalam TWA. 

“Wilayah ini kan kewenangan pemerintah pusat untuk melepas, karena di kepulauan itu terdapat spot-spot yang banyak digemari oleh masyarakat Eropa seperti cocok untuk surfing, snorkeling, dan diving,” ujarnya kepada Dialeksis.com, Jumat (25/8/2023). 

Hambatan ketiga, pihak UEA mengharapkan ada jaminan perpanjangan runway untuk pesawat, supaya bisa dituruni pesawat berbadan besar. 

“Waktu itu ketiga permintaan tersebut disanggupi oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut waktu menyambut investor UEA kala itu,” ungkapnya. 

Selain itu, kata Azmi, investor juga meminta di lokasi pembangunan wisata bak maldive itu dibangun tenaga listrik yang ramah lingkungan tanpa menggunakan diesel.

“Permintaan itu semua tidak dapat dipenuhi secara cepat harus berproses, misalnya untuk badan udara kita harapkan alternatif dari Bandara Silangit Siborong-Borong, yaitu dengan waktu tempuh sekitar 4 jam ke lokasi Pulau Banyak,” jelasnya. 

Namun bagi Investor UEA, kata Azmi, waktu 4 jam itu termasuk lama, mereka maunya langsung ke lokasi Pulau Banyak Aceh Singkil. 

Hal lain yang menjadi hambatan juga, kata Azmi, ada harapan Luhut Binsar Pandjaitan waktu itu yang meminta, apakah dibolehkan di lokasi kepulauan itu tidak diberlakukan aturan syariat Islam. 

“Itukan ranah kewenangan provinsi bukan kabupaten, jadi sempat terjadi perdebatan yang pada akhirnya UEA mempending rencana investasinya,” jelasnya. 

Namun terlepas dari segala hambatan tersebut, Azmi selaku orang nomor satu di Aceh Singkil saat ini, berkomitmen untuk mengundang kembali investor UEA serta berupaya memenuhi permintaan mereka. 

Azmi juga menyatakan akan menjaga keamanan Ilklim investasi agar terus kondusif dan diharapkan bisa meningkatkan PAD untuk majukan Aceh Singkil.